GARUT, iNewsGarut.id – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL adalah salah satu program pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Sertifikat cukup penting bagi para pemilik tanah, tujuan PTSL adalah untuk menghindari sengketa serta perselisihan di kemudian hari.
Sesuai dengan tugas utama yang diberikan Presiden Joko Widodo, Hari ini Jum'at (23/6/2023), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto membagikan sertifikat tanah untuk warga Garut. Dimana dirinya menyapa langsung masyarakat secara door to door.
Hadi datang ke Garut bersama jajarannya. Termasuk Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Brigjen Pol Arif Rachman.
Dia disambut sejumlah pejabat Garut, mulai dari Bupati Garut Rudy Gunawan, Dandim 0611/Garut Letkol CZI Dhanisworo hingga Kapolres AKBP Rio Wahyu Anggoro, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Garut, Muhamad Rahman.
Eks panglima TNI itu juga menjalankan program sertifikasi tanah wakaf lewat gerakan nasional sertifikasi rumah ibadah dan pesantren, sehingga diharapkan seluruh rumah ibadah yang sudah diwakafkan agar segera didaftarkan dan dilaporkan ke kantor pertanahan setempat.
Dalam keterangan persnya, Hadi mengatakan, pihaknya membagikan sertifikat tanah secara door to door, termasuk 9 sertifikat tanah PTSL untuk warga.
"Saya melaksanakan door to door, untuk menyerahkan sembilan sertifikat tanah PTSL. Mereka senang dengan adanya program ini, apalagi masyarakat hanya dikenakan biaya Rp 150 ribu saja," ujarnya kepada wartawan di lokasi.
Hadi juga menyerahkan sertifikat pendaftaran PTSL di Desa Hariman Sari dan Desa Cisaat, Kecamatan Kadungora, Garut, secara door to door dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh masyarakat yang harus segera diselesaikan.
Dia juga bertanya mengenai nasib sertifikat rumah milik warga ke depannya. Sebab, kata Dia, sertifikat tanah ini bisa diagunkan ke bank.
"Sertifikat ini bisa dipakai jaminan ke bank, nantinya untuk modal usaha, itu dampaknya untuk masyarakat,"paparnya.
Menurutnya, pihaknya akan terus menerus secara intensif turun ke lapangan guna menyelesaikan lahan-lahan yang bermasalah yang belum di sertifikatkan tanpa ada diskriminasi.
Sementara Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan, Pemda Garut saat ini tengah menggeber upaya sertifikasi tanah milik masyarakat. Tahun ini, capaiannya akan diperbanyak, kata Rudy.
"Di Garut ini dari 1,2 juta, ada sekitar 700 ribu yang belum tersertifikat. Kita ingin tanah bersertifikat. Apalagi nilai jual akan naik seiring dengan adanya tol di Garut," ujar Rudy.
Kementrian ATR/BPN menargetkan untuk sertifikasi tanah selesai pada tahun 2024. Dan hingga saat ini telah menyelesaikan sekitar 120 juta bidang tanah dari 126 juta bidang tanah yang ditargetkan. Serta sisanya tinggal 6 juta bidang tanah lagi yang belum tersertifikasi.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
