GARUT, iNewsGarut.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut terus melakukan langkah preventif dalam upaya menurunkan angka Stunting. Dimana upaya itu secara tekhnis dilakukan oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A).
Dan secara progres upaya tersebut membuahkan hasil yang mana angka stunting di Kabupaten Garut mengalami penurunan yang signifikan.
Ditemui di kantornya, Selasa (25/7/2023), Kepala Dinas KBP3A, Yayan Waryana mengatakan, Pemkab Garut membuat sebuah terobosan dimana salah satu upaya pemerintah untuk mengetahui balita stunting yang dari hasil survei sangat mencengangkan mencapai 35,2 %.
"Jadi Pak Bupati bersama tim percepatan penurunan stunting membuat sebuah terobosan untuk lebih mengetahui balita stunting yang dimana hasil survei mencapai 35,2 persen, kita ingin membuktikan seperti apa di lapangan dengan jumlah reel,"ungkapnya.
Yayan menambahkan, dengan politik anggaran melalui BTT dicanangkan untuk menemukan balita stunting melalui bulan pencarian stunting atau BPS. Yang mana, menurutnya, dilakukan satu bulan penuh yaitu bulan penimbangan balita pada tahun 2022 lalu.
"Kita menemukan hampir 31.953 balita atau 15,6 persen, jadi yang reel itu hasil intervensi bukan yang 35,2 persen, tapi yang kita yakini itu 15,2 persen dimana tersebar di berbagai kecamatan dan sudah tergambarkan,"ujarnya.
Dengan sebuah terobosan tim percepatan penurunan stunting itu, kata Yayan, pihaknya sudah mengetahui keberadaan balita stunting, baik itu faktor determinan yang menentukan anak tersebut stunting, sehingga pihaknya lebih mudah menentukan intervensi.
Lanjut Dia, dalam hal itu ada beberapa pendekatan -pendekatan yang dilakukan, pertama pendekatan spesifik, dimana pendekatan spesifik tidak bisa sembarang dilakukan SKPD, tetapi itu kewenangannya dinas kesehatan salah satunya pelayanan dasar.
"Pendekatan spesifik ini tidak ada campur tangan dinas lain, ini sudah menjadi tugas dan fungsi juga kewenangan dinas kesehatan, dimana pelayanan dasar seperti imunisasi, tes darah, dan faktor keturunan dari balita itu sendiri,"kata Yayan.
Selain itu, jelas Yayan, ada pendekatan lain yakni secara sensitif atau pendekatan pendukung, "jadi disini akan banyak sekali organisasi-organisasi, selain pemerintah pun akan bisa memberikan daya dukung terhadap keluarga yang memiliki anak stunting atau resiko stunting,"jelasnya.
Masih kata Yayan, Pendekatan sensitif tersebut secara tekhnis dilakukan dinas KB PP dan PA dengan cara merekrut tim pendamping keluarga. Dan saat ini, menurutnya, hampir 1993 tim yang terdiri dari 3 unsur yakni ada unsur nakes seperti bidan, perawat, dan ahli gizi, kemudian unsur PKK, dan unsur kader KB.
"Nah dari 1993 tim ini kalau dikalikan tiga saja sudah 5973 kader TPK yang menyebar di 42 Kecamatan dan 422 Desa/Kelurahan,"bebernya.
Yayan menyebut hampir Rp.6 Milyar Pemerintah Kabupaten Garut mengucurkan dana BTT sebagai politik anggaran dalam rangka menangani anak-anak yang sudah dinyatakan stunting. Tetapi, lanjut Dia, orientasi nya bukan hanya sekedar menurunkan angka stunting, tetapi harus bisa juga mencegah stunting.
"Pak Bupati hampir Rp.6 milyar mengucurkan dana BTT untuk menangani anak-anak yang sudah stunting, orientasinya kita tidak hanya menurunkan, tetapi mencegah angka stunting itu juga menjadi salah satu upaya dari kita menuju Garut yang bebas dari stunting,"pungkasnya.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
