GARUT, iNewsGarut.id – Sebanyak 67 puskesmas di Kabupaten Garut tengah menjalani proses akreditasi. Hal itu pun diapresiasi Bupati Garut Rudy Gunawan saat memimpin Apel Gabungan di Lapang Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut pada Senin (06/11/2023).
Bupati menyatakan jika ada Puskesmas yang tidak mengikuti akreditasi tidak akan mendapatkan kapitasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Saat ini, beberapa Puskesmas sudah berhasil mendapatkan hasil akreditasi, dengan 3 di antaranya meraih predikat paripurna alias bintang 5.
"Sekarang sedang bertahap dan hasilnya cukup bagus, saya puas, bahwa dari 4 yang sudah di keluarkan, hasilnya 3 mendapatkan paripurna alias bintang 5, satu adalah utama bintang 4, padahal target Saya paripurnanya bintang 5, Ya 30 %lah sudah cukup bagus, tapi sekarang mungkin hasilnya akan jauh lebih baik, bisa di atas 50% bintang 5 nya," ujarnya.
Tak hanya itu, Rudy juga memberikan apresiasi kepada Puskesmas yang menjadi garda terdepan dalam penurunan stunting di Kabupaten Garut, sehingga daerahnya mendapatkan hadiah kurang lebih 6 miliar rupiah.
"Dan sekarang uangnya saya gunakan untuk beli susu nih 5 miliar lebih untuk PMT bagi mereka anak-anak yang stunting," ucapnya.
Dengan pelayanan yang dinamis di Puskesmas, yang juga menjadi salah satu fasilitas kesehatan terdekat bagi masyarakat, diharapkan semakin banyak Puskesmas di Kabupaten Garut yang mendapatkan predikat paripurna atau bintang 5 dari hasil akreditasinya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut, dr. Leli Yuliani, menyatakan bahwa pihaknya menargetkan 67 Puskesmas di Kabupaten Garut dapat melakukan reakreditasi dalam tahun ini, sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
Saat ini, sudah ada 22 Puskesmas yang melakukan survei reakreditasi, dan 7 di antaranya telah memperoleh hasil akreditasi. Dari 7 itu, 6 diakui sebagai Paripurna atau Bintang 5, dan 1 sebagai Utama.
"Jadi memang manfaat dari pelaksanaan akreditasi ini adalah sebagai upaya untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Jadi diharapkan apabila puskesmasnya sudah terakreditasi, mudah-mudahan memang kita sudah bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar, seperti itu dan memang ini juga bermanfaat untuk kita memperpanjang kerja sama dengan BPJS Kesehatan," tuturnya.
Leli menambahkan bahwa survei akreditasi berlangsung dari bulan September hingga Desember 2023, dengan target 70% Puskesmas dapat memperoleh predikat paripurna.
Ia mengungkapkan ada beberapa hal yang dinilai dalam survei akreditasi ini, mulai dari manajemen Puskesmas, pelayanan kesehatan, pengelolaan aset, hingga keselamatan pasien menjadi parameter dalam penilaian reakreditasi ini.
"Kita memang targetnya di awal itu 70% itu, Tapi insya allah dengan melihat kita hasil yang sekarang, yakin insyaallah 80% paripurna, mudah-mudahan kita upayakan," ucapnya.
Dengan adanya akreditasi ini, diharapkan mutu pelayanan kesehatan semakin meningkat, keselamatan pasien dan tenaga kesehatan terjamin, serta kenyamanan pasien dan pegawai terjaga.
"Kemudian juga bisa terus melaksanakan kerja sama dengan BPJS, sehingga pelayanan kepada masyarakat yang punya BPJS dan pelayanan kepada masyarakat miskin itu bisa lebih optimal lagi," tandasnya.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
