GARUT, iNewsGarut.id – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, mengajak seluruh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga swasembada pangan dan stabilitas harga komoditas di Kabupaten Garut. Ajakan ini disampaikan dalam kegiatan pengarahan kepada para penyuluh di Ruang Serbaguna SMKN 12 Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, pada Selasa (14/10/2025).
Dalam arahannya, Bupati Syakur menegaskan bahwa PPL memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Ia menilai, keberadaan penyuluh sangat penting dalam memberikan edukasi, informasi, pengetahuan, hingga teknologi kepada para petani agar produktivitas pertanian terus meningkat.
“Karena mereka adalah ujung tombak yang diberikan tugas pemerintah untuk memberikan edukasi, informasi, pengetahuan, dan teknologi pada para petani kita, sehingga mereka bisa meningkatkan produktivitasnya,” ujar Bupati Garut.
Selain fokus pada peningkatan hasil pertanian, Bupati juga mengingatkan pentingnya pengendalian harga pangan di tingkat lokal. Menurutnya, fluktuasi harga yang ekstrem dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
“Kalau inflasi meningkat, yang paling terdampak adalah masyarakat miskin. Kita ingin harga pangan itu terkendali jangan terlalu murah, tapi juga jangan terlalu mahal,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Garut juga merespons laporan adanya harga pupuk yang tidak sesuai ketentuan di lapangan. Ia berjanji segera menindaklanjuti dengan memanggil para distributor pupuk untuk mencari solusi bersama.
“Nanti saya minta Kadis Pertanian untuk mengundang para distributor. Kita akan diskusi mengenai persoalan yang dihadapi industri pupuk, dan akan melibatkan Kejaksaan serta Kepolisian karena ini menyangkut amanat undang-undang,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Haeruman, menyampaikan apresiasi atas dukungan Bupati yang telah memotivasi 258 PPL dari 42 kecamatan. Ia menyebut, berkat kerja keras penyuluh dan petani, produksi gabah di Kabupaten Garut naik 15 persen dibanding tahun sebelumnya.
Haeruman menjelaskan, meski ada peningkatan signifikan, jumlah PPL di Garut masih jauh dari ideal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, idealnya setiap desa memiliki satu penyuluh. Artinya, Garut masih kekurangan sekitar 268 tenaga penyuluh.
Selain itu, Haeruman menyoroti adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025, yang mengamanatkan penarikan seluruh Penyuluh ASN ke pusat mulai 1 Januari 2026. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Garut untuk menjaga kesinambungan pendampingan petani di daerah.
Ia juga melaporkan bahwa Kabupaten Garut memiliki 5.974 Kelompok Tani, 425 Gapoktan, dan 255 Lembaga Ekonomi Kelompok (KEP) yang terdaftar di Simluhtan. Dinas Pertanian berkomitmen membina agar lembaga-lembaga tersebut bisa berkembang menjadi Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang mandiri dan berdaya saing.
“Kami berharap kehadiran Pak Bupati bisa terus memotivasi dan memberikan semangat bagi seluruh penyuluh agar tetap bersinergi dalam mewujudkan kemandirian pangan di Garut,” ujar Haeruman.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
