GARUT, iNews.id - Diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Para petani di Kabupaten Garut khawatir, aturan tersebut bisa berdampak buruk seperti kenaikan harga hingga konflik sosial antar petani.
Berbagai kekhawatiran itu diungkapkan para petani dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kelompok Tani Garut, saat menyampaikan aspirasi mereka di Gedung DPRD Kabupaten Garut, Selasa (26/7/2022) siang. Koordinator Aliansi Kelompok Tani Garut Rahmat Soleh, meminta pemerintah mengkaji kembali sejumlah poin yang tercantum dalam Permentan No 10 Tahun 2022.
Editor: ii Solihin
Related News
Dukung Don Muzakir Pimpin Dewan Pembina MDI, Dorong Sinergi Petani dan Program MBG
Ojol di Garut Tak Sekadar Antar Penumpang, Kini Ikut Jaga Keamanan dan Keselamatan Jalan
Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor, Garut Kerahkan Personel Gabungan Siaga 24 Jam
Peringati Hari Listrik Nasional ke-81, SSC Garut Tanam Pohon Keras dan Bagikan Bibit ke Petani
Tiga Pemuda di Garut Ditangkap, Diduga Curi 500 Kilogram Bawang Merah Berulang Kali
Santri Pasundan Siap Bersinergi dengan Polda Jabar, Fokus Perangi Judi Online hingga Narkoba
Latest Video
(VIDEO) Longsor di Ciudian Singajaya Hantam Tembok Masjid Hingga Jebol
(VIDEO) BPKH Fasilitasi Ratusan Perantau Kembali Bekerja Lewat Program Balik Kerja Bareng di Garut
(VIDEO) Operasi Keselamatan Lodaya 2025 di Garut, Sasar Pelanggaran Lalu Lintas dan Odol
(VIDEO) Petugas Damkar Garut Evakuasi Ular Sanca di Selokan Pemukiman Warga
(VIDEO) 7 Warga Selaawi Garut Keracunan Jamur Liar Dilarikan ke UGD