Program yang Dirancang di Tahun 2024 Harus Betul Dirasakan Oleh Masyarakat

GARUT, iNewsGarut.id – Wakil Bupati (Wabup) Garut, Helmi Budiman, mengutip amanat Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, bahwa birokrasi hendaknya jangan hanya mengirim sebuah program atau kegiatan saja, akan tetapi harus menjamin bahwa manfaat program yang dibuat oleh pemerintah dirasakan betul-betul dirasakan oleh masyarakat.

Hal itu disampaikan Wabup Garut, saat memberikan sambutan pada kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)  Kabupaten Garut Tahun 2024 yang diilaksanakan di Ballroom Hotel Harmoni Garut, Jalan Cipanas Baru, Kecamatan Tarogong Kaler, Kamis (12/1/2023).

"Jadi arahan Bapak Presiden kepada kita adalah bagaimana kita harus membuat program kegiatan yang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

Kabupaten Garut sendiri, kata Helmi, memiliki sebuah kegiatan bernama Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dimana dalam kegiatan tersebut masyarakat ataupun pemangku kepentingan diberikan kesempatan untuk mencurahkan sebuah kemampuan dalam memilih program kegiatan yang betul-betul berkualitas.

"Oleh karena itu, di Kabupaten Garut ini diperlukan kecerdasan para pemangku kepentingan, mulai dari pada pemerintah, yang terhormat anggota DPRD, eksekutif, legislatif, birokrasi, pemangku-pemangku kepentingan, kepemudaan, ormas dan sebagainya, bagaimana kita mengumpulkan seluruh ide seluruh gagasan, kemudian kita tuangkan dalam program dan kegiatan yang betul-betul prioritas bisa mengangkat kualitas Kabupaten Garut terutama untuk mencapai visi Kabupaten Garut taqwa, maju dan sejahtera," paparnya.

Helmi berharap Rancangan Awal (Ranwal) RKPD 2024 ini mampu memberikan hal yang sangat positif bagi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Garut.

"Mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul ini merupakan sesuatu yang sangat positif bagi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Garut dan masyarakat Kabupaten Garut," harapnya.

Sementara itu, Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut, Mochamad Romli, menuturkan, pihaknya mengapresiasi penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dalam rangka Ranwal RKPD Tahun 2024 yang diselenggarakan secara tepat waktu sesuai agenda perencanaan, sebagai salah satu tahap awal dalam proses perencanaan dan penganggaran tahun 2024.

Ia juga memaparkan, melalui acara ini diharapkan dapat tersosialisasikan berbagai kebijakan strategis, target sasaran, serta program prioritas pembangunan di Kabupaten Garut ke depan, dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah pada tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

"Tentunya sebagai bagian dari unsur pemerintahan daerah, DPRD Kabupaten Garut mempunyai harapan bahwa pemerintah daerah dapat lebih memfokuskan arah kebijakan pembangunan yang disesuaikan dengan berbagai perubahan kondisi lingkungan makro strategis, yang diakibatkan oleh adanya kebijakan dari pemerintah pusat seperti terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Lelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting," tutur Romli.

Lanjut dikatakan Romli, melalui pelibatan DPRD secara aktif dan intensif dalam setiap tahapan dan proses penyusunan perencanaan pembangunan, diharapkan mampu memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan, sehingga dapat tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat baik melalui reses maupun kunjungan kerja ke daerah.

"Selain itu DPRD senantiasa mendukung berbagai program dan kebijakan selama itu sesuai dengan koridor ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai instusi wakil rakyat, tentu DPRD akan menjadi penyambung harapan rakyat, terhadap kebijakan pembangunan dan pemerintahan ke depan, sehingga DPRD akan terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah, dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Garut," jelasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bappeda Kabupaten Garut, Didit Fajar Putradi, mengungkapkan maksud dan tujuan dari acara Forum Konsultasi Publik yang dihadiri oleh perwakilan anggota DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan yakni untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah.

"Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik  untuk memberikan masukan (dan) saran, dimana dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Bappeda, Kepala perangkat daerah, serta perwakilan unsur masyarakat yang hadir dalam konsultasi publik," ungkapnya.

Didit mengatakan jika RKPD Tahun 2024 merupakan tahun penutup masa jabatan Bupati Garut dan Wakil Bupati Garut, dengan visi pembangunan jangka panjang sampai tahun 2025 adalah mewujudkan Kabupaten Garut yang maju, sejahtera, adil, dan berwawasan lingkungan.

Sementara, berdasarkan paparan dari Kepala Bappeda Kabupaten Garut, realisasi janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Garut yang dilaksanakan pada tahun 2020-2022 salah satunya yaitu menuntaskan kemantapan infrastruktur secara merata dalam bentuk beberapa kegiatan yaitu 52,7 persen kemantapan jalan, 14,3 kilometer pembangunan jalan baru, dan pembangunan 14 kecamatan kecamatan. Sementara untuk target tahun 2024 sendiri yaitu 57,92 persen kemantapan jalan, 20 kilometer pembangunan jalan baru, dan pembangunan 10 kantor kecamatan.

Selain itu, realisasi janji kampanye lainnya yang dilaksanakan pada tahun 2020-2022 adalah meningkatkan kualitas pendidikan, budaya, dan olahraga yang unggul dan berprestasi melalui perbaikan infrastruktur pendidikan dan  SOR dan Sarana Prasarana Kebudayaan. Sementara untuk target di tahun 2024 sendiri yaitu penuntasan pembangunan SOR dan perbaikan infrastruktur pendidikan.

Kemudian janji kampanye lainnya adalah yang dilaksanakan pada tahun 2020-2022 adalah meningkatkan pelayanan kesehatan yang cepat, dekat, mudah, dan terjangkau, yaitu melalui pembangunan 3 Rumah Sakit (RS) Pratama BPJS. Sementara untuk target di tahun 2024 adalah pembangunan RS lanjutan dan pembangunan RS Bungbulang.

Editor : ii Solihin