"Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut pun menyediakan 3-4 miliar nanti di tahun depan ya, apalagi di depan (diprediksi) akan ada krisis yang menyangkut pangan kita akan memperbesar lagi (gelar pangan murah), menggeserkan dari Biaya Tak Terduga (BTT ) untuk kegiatan-kegiatan perlindungan kepada masyarakat, supaya masyarakat dapat mengakses pangan dengan murah, aman, dan juga berkualitas," paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Mohamad Arifin Soedjayana menyampaikan, pada bulan November dan Desember tahun ini, pihaknya akan menyelenggarakan kurang lebih 105 kali program gelar pangan murah di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, menyasar kepada kabupaten/kota dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang tinggi.
"Jadi setiap yang IHK itu kita ada sekitar lima kali, yang lain dua atau tiga kali, dan mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat dalam rangka mendapatkan bahan pokok yang sebelas bahan pokok itu," ujarnya.
Ia menyebut dalam satu hari pihaknya menyediakan kurang lebih 3,7 ton dari 11 bahan pokok, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing kabupaten/kota.
Terakhir ia menyampaikan, bahwa adanya gelar pangan murah ini bertujuan agar masyarakat tidak bergantung kepada pangan impor, di mana masih banyak bahan pangan lain yang dapat dijadikan sebagai alternatif pangan seperti kedelai yang bisa diganti oleh kacang koro.
"Harapannya dengan gelar pangan murah ini pemerintah hadir, dan kemudian juga masyarakat akan mendapatkan harga pangan dalam skala yang kebutuhan mereka ya bukan keinginan, kebutuhan mereka dengan harga yang murah," harapnya.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
