GARUT, iNews.id- Bupati Garut Rudy Gunawan secara resmi membuka acara Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Apresiasi Kepada Wajib Pajak KPP Pratama Garut Tahun 2021, yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Harmoni, Jalan Cipanas Baru, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jum'at 21 Januari 2022.
Dalam sambutannya, Rudy mengatakan, penerimaan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, pada tahun 2021 mencapai 103 persen atau melebihi target.
"Pajak daerah di Kabupaten Garut berbeda dengan pajak yang di kelola oleh DJP Kantor Pratama, kami berdasarkan Undang-Undang (Nomor) 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, sekarang pajak dan retribusi daerah kami hanya 150 miliar, tetapi tahun ini kita mendapatkan pajak dari retribusi daerah 103%, artinya melebihi dari pada target," ujarnya.
Dalam kesempatan ini juga, Rudy mengucapkan rasa terima kasihnya kepada para pengusaha yang telah memberikan kontribusi terhadap pajak daerah.
Sementara itu menurut Rudy, pembayaran pajak pegawai Pemda Garut ke KPP Pratama Garut, menjadi salah satu yang paling besar, karena mampu mencapai 300 miliar rupiah.
"Termasuk yang paling besar bayar pajak itu adalah Pemda Garut, (karena) hampir 300 Miliar ya Pemda Garut membayar pajak, dari target (KPP Pratama Garut) 500 miliar yang bayar itu adalah 300 miliarnya itu adalah Pemda Garut, karena gaji (pegawai) Pemda Garut itu dipotong," ucapnya.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Barat I, Erna Sulistyowati, yang turut hadir dalam acara tersebut menuturkan, saat ini pihaknya sedang berbenah melakukan reformasi dan transformasi, sehingga ia meminta dukungan kepada seluruh pihak agar KPP Pratama Garut bisa mempunyai Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.
"Jadi mohon dukungan bapak ibu semoga kami bisa tetap melaksanakan amanah ini dengan menjunjung Integritas yang sangat tinggi, bahwa kita siap bersama-sama untuk mensukseskan KPP Pratama Garut tahun ini bisa mencapai Predikat KPP atau Unit Kerja yang mempunyai Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi," tutur Erna.
Di tempat yang sama, Kepala KPP Pratama Garut, Dadang Karna Permana, menjelaskan, pencanangan pembangunan zona integritas merupakan langkah awal dan bagian dari menyukseskan reformasi birokrasi, dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efisien, pelayanan prima dan memuaskan.
Pencanangan ini merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi yang diamanatkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Republik Indonesia.
"Oleh karenanya selain kami mempunyai komitmen yang kuat, bapak ibu sekalian mitra kerja (dan) stakeholder kami akan bisa memberikan dukungan dan bersinergi dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi," jelas Dadang.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
