GARUT, iNewsGarut.id – Pangan saat ini menjadi persoalan serius dengan kondisi faktual harga beras antisifasi rawan pangan.
Bahkan disejumlah daerah seperti Kabupaten Garut, untuk mencegah dampak tersebut, operasi pasar terus dilakukan.
Langkah antisipasi harus bersifat continue solusinya dengan melibatkan dunia usaha. Bagi Pemerintah Provinsi Jabar langkah itu bisa dengan cara memaksimalkan peran BUMD, dimana core bisnis untuk mengelola pangan terutama dari bahan komoditas pertanian itu ada yaitu PT Jabar Agro.
Hal ini, diungkapkan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Dapil 14 Kabupaten Garut, Deden Galih, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.
Menurut Deden, optimalisasi peran dunia usaha dalam mengatur kemandirian pangan, secara gamblang diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012,
Perda tersebut, diterbitkan dengan salah satu sasarannya untuk mewujudkan stabilitas pembangunan ekonomi melalui dukungan keamanan pangan dari hulu hingga hilir.
"sehubungan dengan sasaran itu diperlukan partisipasi semua pihak termasuk masyarakat serta dunia usaha untuk mewujudkan kemandirian pangan", jelas Deden
Lebih lanjut ia mengatakan Perda tentang Kemandirian Pangan memuat 8 Bab dan 29 pasal. Beberapa hal yang diatur dalam Perda tersebut, diantaranya perihal asas penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam pasal 2, yaitu kemandirian pangan, partisipatif dan gotong -royong, manfaat dan lestari, pemerataan, keadilan, kesejahteraan dan berkelanjutan.
"Prinsip gotong royong itu, tentunya menjadi prasyarat yaitu pentingnya partisipasi berbagai pihak guna mewujudkan kemandirian pangan,"ungkapnya.
Peran dari dunia usaha, sambung Deden, dalam pasal 10 pada Perda tentang Kemandirian Pangan, dapat diperankan untuk proses distribusi pangan. Peran ini hingga saat ini belum nampak diperankan oleh PT Jabar Agro.
Justru, imbuhnya,pada kondisi antisifasi kelangkaan pangan ini yang berperan Tim satgas pangan. Sehubungan dengan hal itu diharapkan Pemprov Jabar bisa berkolaborasi memaksimalkan peran BUMD dalam hal ini PT Jabar Agro.
Sehubungan dengan harapan itu, kolaborasi antara Pemerintah bersama PT Jabar Agro, bisa dilibatkan untuk perencanaan, produksi, distribusi pangan.
"Proses ini harus dilaksanakan secara rutin , jangan hanya dilakukan ketika ada persoalan pangan,"pungkasnya.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
