GARUT, iNewsGarut.id – Menjelang bulan suci Ramadan Pemkab Garut menggelar Rakor Operasi Pasar Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa-Idulfitri Tahun 2025 di Ruang Setda Center Kabupaten Garut, persiapan untuk operasi pasar murah, Rabu (19/2/2025).
Rakor ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat terkait stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan.
Plt. Asisten Daerah II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dedi Mulyadi, menyebut rakor ini merujuk pada arahan Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Perdagangan RI, Kepala Badan Pangan Nasional (BAPANAS), dan Menteri Pertanian RI dalam zoom meeting pada 18 Februari 2025 lalu.
Pada pembahsan virtual tersebut, pemeritah daerah diminta untuk menyiapkan kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM) selama 30 hari, mulai 24 Februari hingga 28 Maret 2025 mendatang.
"Tentunya untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok terlebih sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan 1446 Hijriah," kata Dedi, Jumat (21/2/2025).
Pemkab Garut melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan segera menyusun jadwal serta melakukan pemetaan lokasi pelaksanaan OPM.
"Dukungan pemerintah pusat juga ada, diantarnya telah menyediakan bahan pokok penting seperti minyak goreng, gula putih, dan beras hingga komoditas alternatif seperti daging kerbau yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat," kata Dedi.
Selain itu, Dinas Pertanian Kabupaten Garut juga diarahkan untuk mendukung penyediaan komoditas lokal seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.
"Ini memang menjadi bagian dari persiapan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Kami berharap mereka tenang dalam menjalankan ibadah puasa selama Ramadan hingga lebaran," tambahnya.
Diajelaskan Dedi Pemkab Garut sendiri sudah melakukan pemetaan di 42 kecamatan, termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem, untuk memastikan OPM dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
"Masyarakat umum juga dipastikan dapat mengakses bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau selama Ramadan dan Idulfitri," imbuhnya.
Dedi menegaskan bahwa hasil rakor ini akan disampaikan kepada pemerintah daerah dan pihaknya masih menunggu respons dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan OPM.
"Untuk pelaksanaannya bisa satu hari di dua lokasi atau satu hari di satu lokasi, tergantung volume yang diusulkan. Pihaknya juga menunggu kemungkinan adanya zoom meeting lanjutan sebelum pelaksanaan 24 Februari 2025 mendatang," pungkasnya.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
