get app
inews
Aa Text
Read Next : Ini Capaian Nyata Ops Patuh Lodaya 2025 di Garut

Kritisi Langkah Pemerintah Sikapi Krisis Pangan 2023, Ketua DPW PKS Jabar: Hentikan Gimik-gimik

Minggu, 13 November 2022 | 20:14 WIB
header img
Ketua DPW PKS Jawa Barat Haru Suandharu (paling kanan) terlibat dalam penanaman pohon dalam kegiatan Kenduri Pangan Lokal di Desa Keramat Wangi.Foto.(ist)

GARUT, iNewsGarut.id – Ketua DPW PKS Jawa Barat Haru Suandharu mengkritisi sikap pemerintah dalam menyikapi isu krisis pangan di tahun 2023. Ia mendesak pemerintah untuk melakukan langkah konkret untuk mengantisipasi kemungkinan buruk jika krisis pangan benar-benar terjadi.

Menurut Haru, yang dibutuhkan untuk menghadapi krisis pangan di 2023 saat ini yakni dengan melakukan kerjasama. "Saya kira pemerintah harus berhenti dengan gimik-gimik, untuk menghadapi krisis ini tidak bisa dengan gimik. Kita harus kerjasama," kata Haru seusai kegiatan Kenduri Pangan Lokal di Desa Keramat Wangi, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Minggu (13/11/2022).

Lebih lanjut, Haru mengungkapkan pemerintah di tingkat daerah, mulai dari provinsi hingga kota/kabupaten harus berupaya menggali potensi pangan lokal. Kemudian, sambungnya, pemerintah harus mulai mengkonsumsi pangan lokal dengan membeli pangan dari para petani.

"Yang paling membahagiakan untuk petani adalah harga yang cocok supaya tidak merugi, supaya mereka berjalan dan apa yang diinginkan oleh petani, jangan sampai mereka bertani rugi," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS Mohammad Sohibul Iman menyebut, permasalahan pengelolaan potensi pangan akan menjadi tidak berguna saat menghadapi krisis pangan di masa depan.

"Bahkan dimasa depan kita akan terkena krisis, oleh karena itu kita ingin membangunkan kesadaran dimasyarakat dan juga pemerintah bahwa kita mempunyai potensi besar, mari bahu membahu untuk mengelola bahan-bahan pangan lokal kita. Jangan sampai kita terlena dengan impor," ucap Sohibul Iman.

Oleh karena itu, lanjut dia, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam melakukan pengelolaan pangan dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi petani.

"Disini tentu saja peran pemerintah jelas, harus menciptakan kondisi yang kondusif bagi petani untuk mereka mau kembali ke ladang kalau mereka tidak memiliki insentif ke sana, maka tentu tidak mungkin ini akan dikelola," katanya. 

Editor : ii Solihin

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut