Perjuangkan Nasib Honorer, FKHP Lakukan Audensi dengan Komisi I DPRD Jabar

"Kejelasan 32.000 honorer di Jawa Barat  terus dikawal oleh Satgas Non-ASN, karena ini merupakan kebutuhan bersama dalam memenuhi layanan publik dalam membangun Jawa Barat," tutur Sumansa.

Menurutnya, hasil analisa Satgas Non-ASN bahwa Jabar tidak bisa memenuhi layanan publik jika hanya mengandalkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ada.

"Apalagi untuk sektor pertanian yang akan sangat terancam tanpa kehadiran THL, Penyuluh, dan POPT," tambahnya.

Ia mengajak forum untuk bersama mencari solusi dan alternatif terbaik, karena bagaimanapun layanan publik tetap harus berjalan. 

"Kami mohon support dan ikhtiar dari kawan-kawan, kita berharap secara nasional ada solusi, jikapun tidak ada, Jabar harus punya cara mengatasi ini," katanya.

Berbagai upaya dari Pemprov Jabar pun terus dilakukan, salah satunya dengan launching Aplikasi Tryout CASN Juara pada September Tahun 2022 lalu. Dimana upaya ini merupakan sarana pembelajaran bagi masyarakat yang tertarik mengikuti seleksi calon ASN. Tujuannya adalah menyiapkan calon ASN berkualitas untuk mengikuti seleksi resmi baik di Pemprov Jabar maupun instansi pemerintah lainnya.

Ia mengingatkan kepada para perwakilan OPD yang hadir agar tidak ada lagi pengrekrutan Non-ASN yang baru. Ia juga mengatakan bahwa seluruh sektor pelayanan publik di lingkungan Pemprov Jabar masih menggunakan tenaga Non-ASN karena memang dibutuhkan. 

Dari 2,2 Juta tenaga Non-ASN se-Indonesia, ada sekira 32.098 Non-ASN di Jabar yang telah teregistrasi di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Editor : ii Solihin