KPP Pratama Garut Sosialisasikan UU Nomor 7 Tahun 2021 Kepada SKPD

GARUT, iNews.id – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Garut, sosialisasikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Garut, yang berlangsung di Aula KPP Pratama Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kamis (10/02/2022).

Baca Juga

Berikut 25 Pemain Persigar Garut Yang Akan Bermain di Liga 3 Nasional

Kepala KPP Pratama Garut, Dadang Karna Permana mengatakan, hari ini mengundang SKPD yang ada di Kabupaten Garut kurang lebih ada 42 orang dalam rangka penyampaian dua hal. Pertama, adanya Undang-undang Harmonisasi Perpajakan UU Nomor 7 Tahun 2021 yang sudah ditetapkan oleh DPR.

"Nah, didalam UU tersebut ada banyak perubahan antara lain, yang pertama adalah di tarif PPN nanti kita ada tarif 11 persen dibulan April 2022, kemudian untuk pajak penghasilan juga ada tambahan persentase tarif  untuk orang pribadi yang mempunyai penghasilan diatas 5 milyar. Disitu juga ada yang terkait dengan perubahan UU Cukai dan tambahan UU Carbon," papar Dadang.

Baca Juga

Soksi Dorong Euis Ida Wartiah Maju Pilkada Garut 2024

Selanjutnya, point yang kedua, Dadang menyampaikan, yang terkait dengan kewajiban dan tata cara pelaporan untuk bendahara, sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam pelaporan maupun pembayarannya. 

Baca Juga

Garut Gempar, Mayat Membusuk Ditemukan di Dalam Kamar Posisi Terlentang di Lantai

Ia mengimbau kepada seluruh SKPD selaku peserta kegiatan agar senantiasa mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

"Ya artinya ikuti UU yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang pertama mengenai tarif atau ketentuan-ketentuan lainnya kemudian sesuaikan dengan laporan dan pemungutan maupun pemotongannya, sehingga itu menjadi benar dan tidak ada salah lagi," terangnya.

Baca Juga

Pengusaha Bendera Merah Putih di Garut Mengaku Omzet Penjualan Merosot

Dadang berharap, dengan UU ini tentunya dari segi penerimaan negara bisa ada kenaikan, kemudian adanya tertib administrasi terkait pelaksanaan kegiatan keuangan baik di Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Editor : ii Solihin