UMKM Pasanggrahan Butuh Dukungan Pemerintah, Bappeda Garut: Monitoring Regsosek

GARUT, iNewsGarut.id – Bappeda Kabupaten Garut melalui Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melakukan monitoring kemantapan implementasi, registrasi sosial ekonomi (Regsosek) di Desa Pasanggrahan, Kecamatan Sukawening, Rabu (12/2/2025).

Kepala Desa Pasanggrahan, Rosidin Muharam, mengungkapkan bahwa desanya memiliki pusat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mayoritas dikelola oleh para lansia dan kaum Perempuan.

Baca Juga

Bayi dan Ibunya di Garut Dapat Suprise Program CKG Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

"Tujuan UMKM ini untuk memberdayakan mereka (lansia-red) agar tetap produktif dan mandiri secara ekonomi," kata Rosidin, Rabu (12/2/2025).

Salah satu pelaku UMKM makanan tradisional asal Kampung Babakan, RT 5 RW 6 Memunah (57), mengatakan di Desa Pasanggrahan tersendiri ada sekitar 30 UMKM yang memproduksi berbagai olahan makanan khas Garut.

"Disni ada 30 kelompok UMKN yang memproduksi berbagai makanan khas Garut, seperti ranginang, wajit, angleng cipak, opak, kolontong, ladu, burayot, seblak kering, saroja, dan kue tambang," kata Maemunah.

Baca Juga

Diskominfo Garut Bersama BPS Konsolidasikan Pengelola Data Perangkat Daerah

Ia sendiri telah menjalankan usaha produksi ranginang sejak 2014 dengan kapasitas produksi mencapai 28 kilogram per harinya.

Usahanya itu melibatkan empat sampai lima orang. Mereka bekerja dari jam dari pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB siang. 

Diakui Maemunah UMKM nya sudah mengantongi izin dan memliki nama atau merek dagang produk.

Baca Juga

HJG ke-212, Garut Humanity Foundation Bagikan Sembako Kepada Ratusan Lansia

"Produk ranginang yang diproduksi sudah memiliki merek "Ranginang Utami" dan mengantongi izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) untuk kelompok usaha," jelasnya.

Selain itu, diakaui Maemunah pemasaran produk UMKM nya telah menjangkau Jakarta dan Tangerang, meski masih berbasis pesanan. Namun, kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM di Desa Pasanggrahan adalah keterbatasan modal.

Memunah menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kapasitas produksinya, ia membutuhkan tambahan modal sekitar Rp10 juta.

Baca Juga

Ratusan Pelanggar Terjaring Razia di Hari Pertama Ops Keselamatan Lodaya di Garut

"Ya banyak pelaku usaha di desa kami akhirnya mengandalkan pinjaman perbankan, dengan pinjaman rata-rata Rp25 juta dan dicicil Rp800 ribu per bulannya selama tiga tahun," kata Memunah. 

Pemerintah desa bersinergi bersama organisasi seperti Pimpinan Daerah Aisyiyah Garut dan juga Yasasan Amil Zakat Bakri Amanah telah melakukan Program pembinaan meliputi diskusi, motivasi usaha, peningkatan usaha dan dorongan untuk memperoleh legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). 

Kendati demikian, untuk peningkatan produksi juga dibutuhkan bantuan modal dari pemerintah belum secara spesifik menyentuh kebutuhan pelaku UMKM di Sukawening.

Baca Juga

Rumah Restorative Justice di Garut Hadirkan Meja Damai Bagi Warga

Atas kondisi tersebut, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Agus Dinar menekankan perlunya beberapa langkah strategis guna mendukung keberlanjutan UMKM di Desa Pasanggrahan.

Selain itu, pentingnya pendampingan berkelanjutan, di mana selain motivasi dan pembinaan, UMKM membutuhkan pelatihan manajemen usaha dan pemasaran digital untuk meningkatkan daya saing produk.

"UMKM yang ada di Pasanggrahan ini perlu mendapat dukungan untuk dapat terus tumbuh dan masyarakatnya semakin sejahtera," kata Agus Dinar.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sektor swasta atau kerja sama dengan koperasi, sehingga dapat membuka akses produksi dan distribusi yang lebih luas lagi.

"Diharapkan dengan langkah langkah ini UMKM di Desa Pasanggrahan dapat berkembang lebih pesat dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah dan bersaing di dengan prodak lain," tandasnya

Editor : ii Solihin