BUMDES dan BUMD: Solusi Pengelolaan Kawasan Industri di Cibatu dan Leles Garut

GARUT, iNewsGarut.id – Rencana penetapan Cibatu dan Leles sebagai kawasan industri berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) No. 6 Tahun 2019 seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut untuk bertindak cepat. Jika dikelola dengan strategi yang tepat, kawasan industri ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah. 

Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana mekanisme pengelolaan yang paling efektif? Apakah cukup dengan memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang telah eksis di setiap desa, atau perlu pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang lebih terstruktur dalam skala kabupaten.

Baca Juga

Pada Sertijab, Bupati Garut Abdussy Syakur Amin Soroti Terkait Efisiensi Anggaran

BUMDES dapat menjadi solusi efektif dalam pengelolaan kawasan industri di Cibatu dan Leles. Dengan struktur kelembagaan yang telah berjalan, legalitas yang jelas, dan jaringan yang sudah terbentuk di tingkat desa, BUMDES dapat lebih cepat beradaptasi dan bekerja tanpa harus melalui birokrasi yang berbelit. Jika diperkuat melalui Peraturan Bupati (Perbup) terkait Tata Kelola Kawasan Industri melalui BUMDES, inisiatif ini dapat diimplementasikan secara efisien dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Namun, di sisi lain, pembentukan BUMD kawasan industri juga dapat menjadi pilihan strategis. BUMD memiliki keunggulan dalam kapasitas modal yang lebih besar, akses ke sumber daya lebih luas, serta kemampuan mengelola kawasan industri dalam skala yang lebih besar dan berkelanjutan. Dengan koordinasi yang lebih terstruktur di bawah naungan pemerintah daerah, BUMD dapat menjadi pengelola utama kawasan industri dengan sistem yang lebih profesional dan terintegrasi.

Landasan hukum yang mendukung dari sisi regulasi, pemanfaatan BUMDES maupun BUMD dalam pengelolaan kawasan industri memiliki dasar hukum yang kuat:

Baca Juga

Jelang Ramadan Kecamatan Cikajang  Bersama, PMI dan YGBP Gelar Donor Darah

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur kewenangan daerah dalam mengelola potensi lokal.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal, yang memberikan landasan bagi pengelolaan kawasan industri dan investasi.

3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMD, yang dapat dijadikan referensi dalam pengelolaan kawasan industri dalam skala lebih besar.

Baca Juga

Barber School Abah Atrox Meriahkan Car Free Day Spesial Hari Jadi Garut ke-212

Dengan adanya payung hukum ini, Pemkab Garut memiliki ruang gerak yang cukup untuk mengembangkan strategi yang inovatif dalam pengelolaan kawasan industri berbasis BUMDES maupun BUMD.

Manfaat Pengelolaan Kawasan Industri oleh BUMDES dan BUMD

Jika kawasan industri ini dikelola melalui BUMDES atau BUMD, terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh, baik bagi daerah maupun masyarakat setempat:

Baca Juga

Seni Ketangkasan Domba Garut Piala Danrem 062/Tn Sukses Digelar

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah  

BUMDES maupun BUMD dapat mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pengelolaan infrastruktur, layanan industri, dan penyewaan lahan bagi investor.

2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal  

Baca Juga

HJG ke-212, Yayasan Garut Butuh Penyegaran Berbagi Kebahagiaan Bersama Ratusan Warga

Dengan adanya kawasan industri yang berkembang, lapangan pekerjaan meningkat, produksi lokal lebih kompetitif, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

3. Meningkatkan Daya Tarik Investasi  

Infrastruktur yang dikelola dengan baik akan menarik lebih banyak investor, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

4. Mendorong Percepatan Pembangunan Kawasan Industri  

Dengan pengelolaan yang jelas dan profesional, pengembangan kawasan industri dapat dilakukan dengan lebih terarah dan berkelanjutan.

5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat  

Selain peluang kerja, keberadaan kawasan industri juga akan meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas publik, transportasi, dan layanan sosial lainnya.

6. Optimalisasi Sumber Daya Daerah  

Pemanfaatan tanah, air, dan energi dapat dilakukan secara lebih bijak dan berkelanjutan tanpa mengorbankan keseimbangan ekologi.

7. Meningkatkan Daya Saing Daerah di Tingkat Nasional

Jika pengelolaan kawasan industri dilakukan secara profesional, Garut berpotensi menjadi pusat industri yang diperhitungkan di tingkat nasional.

Roni Faisal Adam, Direktur Eksekutif Garut Humanity Foundation, menyatakan bahwa baik BUMDES maupun BUMD dapat menjadi solusi efektif dalam pengelolaan kawasan industri. 

"Dengan sistem yang sudah ada, pemerintah daerah tinggal memperkuat regulasi agar pengelolaannya lebih optimal dan transparan," ungkapnya. Selasa (25/2/2025).

Hal ini menunjukkan bahwa langkah yang dibutuhkan bukanlah membangun sistem dari awal, tetapi mengoptimalkan infrastruktur kelembagaan yang telah tersedia.

Pemkab Garut memiliki kesempatan besar untuk mengakselerasi pembangunan kawasan industri di Cibatu dan Leles dengan mempertimbangkan pemanfaatan BUMDES maupun pembentukan BUMD sebagai pengelola. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan regulasi yang mendukung, misalnya melalui Perbup, guna memperjelas mekanisme pengelolaan. 

Dengan strategi yang tepat, kawasan industri ini dapat menjadi pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kini, tantangannya terletak pada keseriusan Pemkab Garut dalam merealisasikan potensi besar ini. Saatnya bertindak, bukan sekadar berwacana.

Editor : ii Solihin