Literasi Keuangan Dorong Ekonomi Warga Garut, Cegah Jeratan Utang Konsumtif

GARUT, iNewsGarut.id – Literasi keuangan dinilai menjadi fondasi penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat, khususnya dalam mengakses pembiayaan yang legal dan produktif. Hal ini mengemuka dalam diskusi bertema "Menguatkan Warga Lewat Literasi Keuangan dan Pembiayaan Legal" yang digelar oleh AyoGarut bersama para jurnalis dan stakeholder lainnya di Warung Kopi Gulapadi, Garut, Kamis (22/5).

Diskusi ini turut menghadirkan akademisi, pelaku UMKM, dan pejabat pemerintah daerah. Dalam forum tersebut, ditegaskan bahwa pemahaman keuangan tidak sekadar soal pengetahuan, tetapi juga kemampuan mengatur pemasukan dan pengeluaran secara bijak agar tidak terjebak pada pinjaman konsumtif.

Baca Juga

Al Mashduqi IIBS Garut Jalin Kerjasama Strategis dengan BRCC Tiongkok dan RSIH

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Garut, Wufron, menyampaikan bahwa literasi keuangan berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan. “Jika ingin akses keuangan semakin luas, maka literasi masyarakat harus ditingkatkan lebih dulu,” ujar Wufron.

Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan penelitiannya tahun 2023, rasio kredit bermasalah (NPL) di Garut masih tergolong aman dan lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Barat yang mencapai 3,17 persen. Namun, agar pembiayaan benar-benar berdampak positif, pendampingan usaha sangat dibutuhkan.

“Pendampingan sangat penting untuk memastikan pinjaman digunakan secara produktif, meningkatkan arus kas, dan tidak habis untuk konsumsi,” tambahnya.

Baca Juga

Event Ashcharya Cultura Indonesia Angkat Warisan Budaya Garut ke Panggung Nasional

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Garut, Ridzky Ridznurdhin, menyebut bahwa masih banyak warga yang sudah memiliki akses ke lembaga keuangan, namun belum dibarengi dengan pemahaman yang memadai. Oleh karena itu, Pemkab Garut bekerja sama dengan Bank Indonesia dan OJK untuk memperluas edukasi keuangan.

Hingga Mei 2025, jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Garut tercatat mencapai 18.607 dengan total nilai akad Rp 627 miliar dan outstanding sebesar Rp 576 miliar. Sayangnya, rasio kewirausahaan di Garut masih berada di angka 3,91 persen di bawah rata-rata nasional sebesar 4 persen.

Dari total 601 ribu pelaku UMKM, baru 23 persen atau sekitar 134 ribu yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Padahal, NIB merupakan syarat penting untuk bisa mendapatkan pinjaman dari lembaga perbankan.

Baca Juga

Polres Garut Tetapkan Ayah dan Paman Sebagai Tersangka Pencabulan Anak Usia 5 Tahun

“Kami terus mendorong pelaku usaha untuk memiliki NIB agar mereka bisa mendapat akses pembiayaan resmi,” kata Ridzky.

Diskusi juga menyoroti keberadaan koperasi sebagai alternatif solusi atas maraknya praktik pembiayaan ilegal seperti bank emok. Dari 1.645 koperasi di Garut, hanya 865 yang aktif dan lebih dari 80 persen merupakan koperasi simpan pinjam.

Pemerintah saat ini mengembangkan program Koperasi Merah Putih untuk menjangkau wilayah yang belum terlayani perbankan formal. “Bank emok muncul karena bank belum menjangkau desa. Koperasi Merah Putih akan kami dorong hadir di sana,” ujar Ridzky.

Baca Juga

H+5 Arus Balik Lebaran, Satlantas Polres Garut Berlakukan 12 Kali One Way

Sementara itu, pelaku UMKM Ida Ridawati, pemilik brand Twinnietwoes, menekankan pentingnya manajemen keuangan dalam menunjang kelangsungan usaha. Lewat program pendampingan dari PNM Mekaar, ia mendapatkan pelatihan tidak hanya soal modal, tapi juga pencatatan dan perencanaan bisnis.

“Modal itu penting, tapi lebih penting lagi tahu cara mengelolanya. Dengan pendampingan yang tepat, usaha bisa berjalan lebih baik,” tuturnya.

PNM Mekaar dinilai sebagai contoh pembiayaan legal yang efektif, karena tidak hanya menyalurkan dana, tapi juga memberikan edukasi berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro, khususnya perempuan di pedesaan. Model ini terbukti mendorong inklusi keuangan dan meningkatkan kemandirian finansial pelaku UMKM.

Editor : ii Solihin