Jenderal Andika Perkasa: Tidak Ada Aturan Hukum Melarang Keturunan PKI Jadi TNI

Andika mempertanyakan kebenaran isi yang dibacakan. Mantan KSAD itu menjelaskan isi dari TAP MPRS yang dimaksud. 

“Yakin ini? Cari! Buka internet sekarang. Yang lain saya kasih tahu nih, TAP MPRS nomor 25 (tahun) 66. Satu, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow segala macam,” tegas Andika. 

Baca Juga

Ini Kisah Jenderal TNI Andika Perkasa Tangkap Umar Faruq, Gembong Teroris Jaringan Osama bin Laden 

“Menyatakan Komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya!" sambungnya.

Usai memaparkan isi dari ketatapan tersebut, Andika menjelaskan, bahwa TAP MPRS hanya melarang PKI beserta ajaran komunisme, Leninisme dan Marxisme. 

Menurutnya, anggota keturunan dari PKI tidak melanggar ketetapan MPRS tersebut. “Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia?” tanya Andika.

Baca Juga

Saat Kunjungan Panglima TNI di Papua, Sejumlah Pemuda Kibarkan Bendera Bintang Kejora 

“Siap, tidak ada,” jawab perwira TNI. 

Andika pun meminta jajarannya untuk tidak membuat peraturan tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Pada momen itulah poin nomor empat yang dipertanyakan mantan KSAD tersebut dicabut.

“Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum!” tegas Andika. 

“Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa, tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Ok? Hilang nomor empat,” tutup Andika.

Editor : Sazili MustofaEditor Jakarta