Keracunan Massal di Kadungora, Anggota DPRD Garut Soroti Pengawasan MBG

GARUT, iNewsGarut.id – Anggota DPRD Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan, angkat bicara terkait kasus dugaan keracunan massal siswa SMPN 1 Kadungora usai mengonsumsi susu dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan perlunya langkah tegas agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Menurut data terbaru hingga Selasa malam (30/9/2025), jumlah korban yang ditangani mencapai 86 siswa. Dari jumlah tersebut, 54 orang masih menjalani perawatan, sebagian sudah dipulangkan, sementara 1 orang dirujuk ke RSUD dr. Slamet Garut dan 8 orang lainnya mendapat perawatan di BUSS karena keterbatasan ruang di Puskesmas Kadungora. Bahkan, beberapa ruang persalinan sempat dialihfungsikan untuk menampung pasien siswa.

Baca Juga

Tani Merdeka: Belum Pernah Ada Presiden Sekeren Ini, Harga Pupuk Subsidi Sampai Diturunkan 20%

Yudha menegaskan, akar persoalan ini terletak pada lemahnya pengawasan terhadap penyedia pangan dalam program MBG. Ia mendesak agar setiap Sentra Penyedia Pangan Gratis (SPPG) di Kabupaten Garut – dan Jawa Barat pada umumnya – wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebelum beroperasi.

“Saya tetap pada pendirian, semua SPPG harus punya izin SLHS dulu, baru bisa beroperasi. Kalau belum ada, ya pending dulu. Ini demi memastikan keamanan pangan yang dikonsumsi para siswa,” tegas Yudha.

Ia juga menyoroti minimnya aparatur pengawas di bidang keamanan pangan. Saat ini, jumlah tenaga pengawas di Dinas Kesehatan Garut masih sangat terbatas, hanya dua orang. Padahal, satu SPPG bisa mempekerjakan hingga 50 karyawan dengan berbagai peran, termasuk penjamah makanan.

Baca Juga

Al Mashduqi IIBS Garut Jalin Kerjasama Strategis dengan BRCC Tiongkok dan RSIH

“Bagaimana bisa ribuan pekerja di SPPG mengikuti pelatihan keamanan pangan kalau yang melatih hanya dua orang? Harus ada bantuan dari Kementerian Kesehatan, mungkin melibatkan tenaga dari provinsi lain,” jelasnya.

Selain itu, Yudha menekankan pentingnya pengawasan terhadap rantai pasokan bahan makanan, termasuk susu yang diduga menjadi penyebab keracunan. Ia meminta agar BPOM, Dinas Kesehatan, hingga Kemenkes melakukan supervisi menyeluruh terhadap sumber bahan pangan yang masuk ke sekolah-sekolah.

“Kita tidak boleh main-main soal ini. Kalau belum ada SLHS, jangan sampai dipaksakan beroperasi. Keamanan siswa lebih utama,” tambah Yudha.

Baca Juga

Event Ashcharya Cultura Indonesia Angkat Warisan Budaya Garut ke Panggung Nasional

Pernyataan ini menegaskan sikap Anggota DPRD Garut Yudha yang mendesak adanya moratorium sementara bagi SPPG yang belum memenuhi standar higienitas. Pemerintah pusat maupun daerah pun diminta segera menambah jumlah aparatur pengawas serta memperketat proses sertifikasi agar tragedi serupa tidak kembali terjadi.

Editor : ii Solihin