Kunker Dari Komisi II DPR RI, Salah Satunya Membahas Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

GARUT, iNews.id – Bupati Garut, Rudy Gunawan, menerima kunjungan dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Senin (18/4/2022). 

Dalam kesempatan tersebut, ada beberapa hal yang dibahas, salah satunya yaitu terkait penggunaan anggaran dalam rangka penanganan Covid-19.

Baca Juga

Bupati Informasikan Stasiun Garut Pertama Kali Akan Dilalui Kereta Eksekutif

"Ini adalah merechecking ini masalah penggunaan anggaran dalam rangka refocusing, (khususnya) dalam rangka penanganan Covid-19, apakah ada hal-hal yang (tidak beres), saya bilang di Garut kan tidak ada. Kita bisa bangun stadion, kita bisa bangun ini, jalan-jalan, pembebasan tanah masih dilakukan, dan Covid-19 terlindungi, kita baru 30 ribu ya dengan angka kematian (sekitar) 4.3%," ujar Rudy.

Ia juga mengungkapkan, selain dari itu, pihaknya juga membahas terkait permasalahan pertanahan di Kabupaten Garut, di mana urusan pertanahan di Garut terbilang bagus karena menjadi model reforma agraria.

"(Yang paling krusial yang dibahas) masalah pertanahan, pertanahan di Garut bagus karena jadi model reforma tadi, terhadap tadi tanah-tanah yang bersengketa kita selesaikan lah," ucapnya.

Baca Juga

Penuh Haru, Bupati-Wakil Bupati Garut Tinggalkan Jabatan Satu Dekade

Rudy menuturkan, selain itu pihaknya juga banyak menerima masukan berkaitan dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Garut.

"Dan sekarang ini kita menuju kepada situasi di mana proses yang berhubungan dengan pelayanan publik, PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tadi kan dibahas, (pokoknya) ini bagus sekali masuk-masukannya." tandasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II, Saan Mustopa, mengungkapkan, pihaknya bersama dengan Bupati Garut juga membicarakan terkait kesiapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan tahun 2024.

Baca Juga

Bupati Garut Apresiasi Pelayanan Kantor Kemenag Garut

Saan juga meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran.

"Pertama gini, sekarangkan katanya mau menggunakan teknologi informasi, tentu dari pemutakhiran data, nanti dari mulai verifikasi faktual, veritikasi faktual keanggotaan partai, dan sebagainya, itu kan bisa diefesienkan, yang ketiga misalnya dari masa kampanye, dari yang diusulkan KPU lalu 120 hari, kalau bisa 90 hari kan juga bisa berpengaruh terhadap anggaran, kalau misalnya 90 hari seperti yang diusulkan oleh pemerintah," kata Saan.

Terlebih ia menilai bahwa regulasi untuk pelaksanaan Pemilu 2019 dan tahun 2024 nanti tidak ada regulasinya yang berubah, yakni tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Baca Juga

Bupati Nyatakan Siap Jadi Ketum Persigar Membangun Sepakbola Garut

"Ini kan regulasinya gak berubah, undang-undangnya kan sama menggunakan Undang-Undang Nomor 7 (Tahun) 2017 berarti beban kan hampir sama, beban pemilu 2019 dengan beban pemilu 2024 kan sama, kerumitan beban itu sama, plus nanti dia akan menghadapi juga dua udah menyiapkan untuk pemilukada 2024 (pada) 27 November (2024)." tandasnya.

Editor : ii Solihin