Mengenai kurangnya pasokan BBM jenis pertalite dan solar di Garut, Erwin memaparkan hal tersebut dikarenakan oleh kebijakan pembatasan yang diberlakukan pemerintah. Ia menjelaskan bahwa pemerintah sejauh ini ingin menerapkan kebijakan subsidi yang tepat sasaran.
"Kalau untuk pertalite sebetulnya kami tidak mengetahui persis karena BBM jenis ini bukan BBM subsidi. Kami hanya mengatur terkait kebutuhan solar saja sebagai BBM bersubsidi, yang nantinya selalu kami usulkan berapa kuota untuk Garut," tutur Erwin.
Ia menyebut usulan Kabupaten Garut untuk kebutuhan Solar pertahun saat ini masih relatif sama. "Usulan kuota untuk Solar itu tidak jauh dari kuota sebelumnya," katanya.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kabupaten Garut, usulan kuota solar untuk jenis BBM tertentu (JBT) di 2022 terbagi menjadi tiga macam, yaitu usaha pertanian sebanyak 7.200.000 kilo liter, usaha umum 6.300.000 kilo liter, dan usaha mikro 2.700.000 kilo liter.
Di tempat terpisah, Bupati Garut Rudy Gunawan tak menampik bila fenomena masyarakat mengantre untuk membeli BBM terjadi di Kabupaten Garut. Rudy Gunawan pun mendorong agar persiapan terkait penerapan aplikasi MyPertamina segera dilakukan.
“Persiapan MyPertamina harus ada karena setiap orang akan membeli pertalite. Nah ini juga menjadi bagian pembicaraan kita dalam rangka untuk memudahkan masyarakat mendapatkan subsidi, agar subsidi tidak dinikmati oleh sembarang orang,” ujar Bupati Garut.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
