Putri Tantia Dukung Wacana Gubenur Jabar Kembalikan Pengelolaan SMA/SMK Ke Pemerintah Kota/Kabupaten

GARUT, iNewsGarut.id – Anggota DPRD Garut Komisi IV Putri Tantia mendukung wacana Gubernur Jawa Barat mengembalikan pengelolaan dan pengawasan SMA/SMK sederajat ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

Hal itu dirinya sampaikan di sela-sela rapat Pansus LKPJ Bupati tahun 2022 di Gedung DPRD Garut pada Jum'at (31/3/2023) kemarin.

"Saya mendukung wacana Pak Gubernur Jabar yang ingin mengembalikan pengelolaan dan pengawasan SMA/SMK sederajat ke pemerintah daerah Kota/Kabupaten,"ungkapnya.

Mengapa mendukung wacana tersebut !, Putri menjelaskan, karena selama ini pemerintah kota ataupun kabupaten kerap memiliki keterbatasan dalam pengawasan maupun melakukan tindakan dalam merespon persoalan -persoalan yang terjadi di sekolah jenjang SMA/SMK.

"Jadi keterbatasan dalam melakukan tindakan itu yang kerap terjadi, jika dikembalikan pengelolaan dan pengawasan ke Pemkab/Pemkot koordinasi nya lebih gampang nantinya dalam melakukan hal-hal untuk menyelesaikan suatu permasalahan,"ujarnya.

Putri mengaku dirinya pribadi menyambut baik wacana tersebut, Anggota DPRD Garut Fraksi Demokrat itu juga menilai lebih efisien dalam melakukan tindakan menyelesaikan persoalan-persoalan yang kerap terjadi.

“Selama ini banyak persoalan masyarakat yang pada akhirnya tidak bisa disikapi secara langsung oleh pemerintah daerah, seperti terjadinya penahanan Ijazah, pungli sekolah dan lain sebagainya, termasuk tawuran antar sekolah,"ucapnya.

Menurutnya, dengan dikembalikannya pengelolaan dan pengawasan ke Pemerintah Kota/Kabupaten akan mempermudah koordinasi antara pihak sekolah dengan Pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri.

Sementara, kata Putri, para siswa / wali siswa adalah warga Masyarakat yang berdomisili di daerah yang memiliki efek langsung terhadap indeks Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

"Untuk itu Saya berharap semoga wacana Pak Gubernur dapat terealisasi,"pungkasnya.

Diketahui sebelumnya dalam pernyataan di berbagai media, orang nomer satu di Jawa Barat itu menyetujui jika pengelolaan dan pengawasan pendidikan tingkat SMA/SMK sederajat dikembalikan ke Pemerintah Kota/Kabupaten.

"Saya cenderung setuju, secara pribadi waktu Saya menjabat wali kota Bandung secara tekhnis lebih dekat koordinasinya, Nah pada saat pindah ke Provinsi memang agak jauh,"kata Ridwan Kamil  di Bogor, Jum'at (31/3/2023).

Editor : ii Solihin