GARUT, iNewsGarut.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menggelar pertemuan terkait Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2023 dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
Pertemuan EPPD tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Senin (12/6/2023).
Bambang Hafidz selaku Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Garut, menyampaikan, jika dalam kesempatan ini pihaknya menghadirkan para pengelola EPPD di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Hal itu dilakukan guna mendapatkan informasi sejauh mana keberhasilan dari pemerintah daerah (Pemda) yang didukung oleh masing-masing SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia menambahkan, pihaknya juga secara mandiri sudah melakukan evaluasi terhadap semua entitas, semua indikator yang mesti dievaluasi.
"Dan tentu kami juga menyadari masih beberapa indikator yang memang kalau dilihat secara angka dan nilai itu masih belum memenuhi harapan," ujarnya.
Bambang berharap melalui pertemuan kali ini para SKPD dapat menyampaikan hal apa yang menjadi kendala dalam EPPD, sehingga nantinya apa yang menjadi kendala bisa diarahkan dan dibantu oleh tim evaluasi dari Pemprov Jabar.
Ia menilai jika beberapa tahun yang lalu sebetulnya Pemkab Garut memiliki angka atau rangking yang cukup bagus. Namun, dalam beberapa tahun terakhir berbagai kendala dihadapi oleh masing-masing SKPD sehingga nilai yang didapatkan belum optimal.
Meski demikian, pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dilaksanakan, dan tentunya harus disokong oleh keberhasilan di masing-masing SKPD yang bertanggung jawab terhadap setiap indikator evaluasi atau penilaian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Kami justru berharap bahwa setiap tahun ada perbaikan terhadap apa yang sudah dilaksanakan sebelumnya," katanya.
Bambang menjelaskan, jika EPPD ini bukan kerja satu bidang atau satu entitas saja melainkan keberhasilannya secara kumulatif dari Pemda.
Sehingga pihaknya berharap setelah dilakukan evaluasi oleh tim dari Perwakilan BPKP dan Pemprov Jabar, setiap indikator yang dirasa memiliki angka pencapaian yang masih rendah bisa digali bersama-sama apa yang menjadi penyebabnya.
Sementara itu, Perwakilan BPKP Jabar, Guntur Gunawan, mengatakan jika kehadirannya adalah guna membantu Pemda untuk memfasilitasi EPPD Tahun 2023 Kabupaten Garut, dalam rangka persiapan penilaian oleh tim nasional dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.
"Di sini lebih ke meng-guidance (membimbing) teman-teman Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mana yang kira-kira nilainya itu kan ini masalah persepsi sebenarnya pak, masalah persepsi dalam pemenuhan eviden atau dokumen," tuturnya.
Dalam evaluasi ini diharapkan pihak BPKP dan Pemprov Jabar mendapat dukungan dari OPD, karena OPD dinilai menjadi ujung tombak dalam evaluasi ini.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
