Sementara itu, Kepala Distanhorti, Dadan Hidayat, menyampaikan bahwa Provinsi Jabar menduduki peringkat 2 tertinggi tingkat nasional untuk angka produksi beras. Menurutnya, prestasi ini merupakan kinerja positif dan tak lepas dari peran Penyuluh Pertanian dan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT).
"Kami dari Distanhorti masih sangat membutuhkan THL (Tenaga Harian Lepas), Penyuluh, dan POPT l," ucapnya.
Ia menegaskan bahwa Penyuluh dan POPT yang tersebar di Jabar memiliki tugas dalam memastikan kondisi pangan di Jabar aman untuk swasembada.
Di sisi lain, Sekretaris Komisi I DPRD Jabar, Sadar Muslihat, meyakini bahwa audiensi hari ini akan berdampak pada Jabar bahkan Indonesia.
"Saya mohon nanti roadmap penyelesaiannya harus jelas," katanya.
Ia menambahkan, bahwa masalah penghapusan tenaga honorer ini bukan hanya masalah bidang pertanian, namun juga pendidikan dan kesehatan serta seluruh honorer di Jabar.
Ia menyebut ada sebanyak 5.900 desa di Jabar yang harus mendapatkan layanan publik dari para honorer untuk mewujudkan Jabar Juara.
"Mungkin malah 32.000 Honorer itu yang justru berperan banyak dalam berupaya mewujudkan Jabar Juara," kata dia.
Maka dari itu, ia berharap ada penyelesaian yang komprehensif untuk penyelesaian masalah penghapusan tenaga honorer.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar, Sumansa menyampaikan, bahwa progres dari Satuan Tugas (Satgas) Non-ASN yang dibentuk oleh Gubernur Jabar untuk mencari solusi atas tuntutan pegawai honorer yang tenaganya selama ini sangat dibutuhkan.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
