GARUT, iNewsGarut.id – Pupuk merupakan komoditi penting dalam pertanian, apalagi di musim tanam seperti ini. Fenomena kelangkaan pupuk subsidi kerap menjadi hambatan yang nyata untuk para petani, bahkan berdampak pada pengurangan jumlah maupun kualitas hasil panen itu sendiri.
Seperti hal nya yang terjadi di Kecamatan Limbangan, Garut, Jawa Barat. Para petani mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk subsidi.
Seperti yang disampaikan salah seorang petani di Kampung Lebakjaya, Desa Ciwangi, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yakni Mumuh (55). Pengakuan Mumuh, kesulitan mendapatkan pupuk dirasakan sejak dua bulan terakhir.
"Bagi petani mah sulitnya pupuk subsidi sangat merugikan. Terlebih lagi, kondisi saat ini harga pupuk dan padi jadi sangat mahal, kami jadi kesusahan," ungkap Mumuh, Jum'at (23/2/2024).
Kondisi tersebut juga dirasakan oleh Ketua Kelompok Tani Buniwangi,Desa Ciwangi, Kecamatan Limbangan yakni Jamaludin (37). Menurut Jamal, hampir seluruh anggota yang tergabung di kelompok taninya mengeluhkan kelangkaan pupuk.
Menurutnya, fenomena kelangkaan pupuk ini berdampak pada berkurangnya jumlah penghasilan panen yang sebelumnya misal memperoleh satu ton padi menjadi tujuh kwintal saja.
"Khususnya di kios resmi di desa kami langka ketersediaan pupuk nya. Walaupun kita sudah membawa kartu tani, kalau pupuk nya tidak ada kan tidak bisa ditebus," tutur Jamal.
Sementara Koordinator Penyuluh Kecamatan Limbangan Dinas Pertanian Garut yakni Iip Ipar menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran pupuk subsidi mengalami perubahan. Dimana kata Iip, yang sebelumnya menggunakan sistem T-Fuber kini menjadi pengalokasian menggunakan E-Fuber.
Ia juga menjelaskan bilamana para petani tidak memiliki kartu tani bisa menebus pupuk subsidi dengan menggunakan E-KTP yang terpenting terdaftar dalam RDKK. Dirinya juga membantah kalau terjadi kelangkaan pupuk di wilayah binaannya.
"Pendistribusian pupuk subsidi di wilayah kami terbilang lancar bahkan sampai ke kios resmi di setiap wilayah. Hanya saja, karena ada kebijakan dari pemerintah pusat, jatah para petani dari usulan yang ada dikurangi hingga mencapai 53 persenan,"pungkasnya.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
