GARUT, iNewsGarut.id – Problematika soal pengangkatan tenaga honorer sebagai ASN dan PPPK masih bergulir. Pemerintah Kabupaten Garut pun sebut akan perjuangkan sebanyak 2.300 honorer sesuai dengan yang canangkan Pemkab Garut, Sabtu (9/3/2024).
Sebelumnya, aliansi guru honorer pada 22 Februari lalu melakukan aksi demonstrasi ke Gedung DPRD Kabupaten Garut terkait pengesahan Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Dalam UU tersebut disebutkan bahwa aparat pemerintah hanya akan diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai 2025.
Menanggapi keresahan yang dirasakan tenaga honorer, pihak Pemerintah Kabupaten Garut pun menanggapi dengan baik. Dimana sebelumnya Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana menyampaikan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), Komunitas GTK (Guru Dan Tenaga Kependidikan), hingga Kemenkeu (Kementerian Keuangan) terkait kebutuhan pengangkatan ASN dan PPPK di Garut yang mencapai 8.000.
“Kemarin saya sudah mengajukan usulan itu, kemudian besaran ini kita sampaikan kepada Menpan RB dan akan menjadi ketetapan di Kemenpan RB, mungkin besok lusa akan ditetapkan sesuai dengan usulan seluruh kabupaten/kota,” kata Nurdin Yana saat dijumpai di Command Center usai kegiatan Milad FAGAR ke-18.
Usai pertemuannya dengan Dirjen GTK Senin lalu, Nurdin Yana menyampaikan bahwa pemenuhan PNS dan PPPK akan sesuai dengan jumlah BUP (Batas Usia Pensiun).
“Kalau batas BUP (Batas Usia Pensiun) ada 1.800 maka pengangkatannya ya 1.800 kalau mungkin, ya itu yang dimintakan DPS,” tambahnya.
Hal tersebut memang kini menjadi dilema bersama dimana disampaikan Sekda Garut bahwa keuangan daerah tidak sanggup membiayai seluruh tenaga honorer yang diajukan karena Garut berada di zona zero grow.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
