GARUT, iNewsGarut.id – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia bekerja sama dengan United Nation Population Fund (UNFPA) menggelar pertemuan koordinasi layanan pemangku kepentingan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender (KBG) di Kabupaten Garut, Selasa (1/10/2024). Acara yang berlangsung di Fave Hotel, Kecamatan Tarogong Kidul ini dibuka oleh Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin.
Dalam sambutannya, Barnas mengapresiasi langkah Kemen PPPA dan UNFPA yang dinilai mendukung penanganan KBG serta memperkuat layanan komprehensif bagi perempuan penyintas kekerasan di Kabupaten Garut. Ia menekankan pentingnya penghargaan terhadap perempuan serta peran besar mereka dalam kehidupan keluarga.
Barnas mengungkapkan, perempuan adalah sosok yang harus dihargai dan dicintai. Baik buruknya kehidupan seseorang ditentukan oleh peran ibunya. Namun, masih banyak perempuan yang dipandang rendah, dan mayoritas korban kekerasan adalah perempuan.
Ia juga menekankan bahwa edukasi mengenai kekerasan berbasis gender tidak hanya penting bagi perempuan, tetapi juga bagi laki-laki. Menurutnya, para laki-laki juga perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya menghormati dan menyayangi perempuan.
"Edukasi soal kekerasan ini harus diberikan juga kepada laki-laki, bukan hanya perempuan," tambahnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya Kemen PPPA RI, Eko Novi Ariyanti, menjelaskan bahwa pendampingan kepada Kabupaten Garut sudah dilakukan sejak 2021. Novi berharap isu pelibatan laki-laki dalam kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan berbasis gender dapat diintegrasikan dalam perencanaan dan penganggaran daerah yang responsif gender.
"Nah kita ingin memasukkan kegiatan-kegiatan atau sub kegiatan yang ada di perangkat daerah menjadi bagian dari anggarannya responsif gender," ungkapnya.
Tak hanya itu, imbuh Eko, di Kabupaten Garut juga telah dilaksanakan kegiatan terkait dengan dukungan penguatan tenaga layanan UPTD di Kabupaten Garut, yang membahas mulai dari panduan layanan hingga peningkatan kapasitas kepada perangkat-perangkat yang ada di layanan UPTD PPA. "Kita ingin melihat praktek baik yang dimiliki oleh Kabupaten Garut," lanjutnya.
Novi berharap beberapa program yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Garut, bisa diintegrasikan dalam dokumen perencanaan 5 tahunan, baik itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut, Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah terkait yang ada di Kabupaten Garut, maupun masuk dalam dokumen perencanaan tahunan yang disebut dengan anggaran responsif gender.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
