GARUT, iNewsGarut.id – Dalam rangka mewujudkan birokasi bersih, Pemerintah Daerah (Pemda) Garut berkomitmen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menggelar koordinasi secara daring melalui zoom, Selasa (25/2/2025).
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Kabupaten Garut, Bambang Hafidz, menyampaikan bahwa koordinasi ini melibatkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) guna memperkuat pengawasan dan transparansi anggaran daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bambang mengungkapkan bahwa capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Garut tahun 2024 berada di angka 92, menempatkan Garut di peringkat 122 nasional dan peringkat 10 tingkat Jawa Barat.
"Tentunya ini bukan capaian yang memuaskan karena secara peringkat kita masih berada di urutan 122 nasional. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan di tahun 2025 agar lebih baik," ujarnya, Rabu (26/2/2025).
Ia menegaskan bahwa Pemda Garut menargetkan peningkatan nilai MCP menjadi 100% pada tahun 2025, sejalan dengan upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat.
"Salah satu yang mendorong keberhasilan atas pencapaian tersebut adalah terwujudnya birokrasi yang bersih, melayani serta ingin mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat," tuturnya.
Sementara itu, Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Garut, Natsir Alwi, menambahkan bahwa kegiatan MCP bertujuan untuk mengukur Indeks Pemberantasan Korupsi Daerah (IPKD) di Kabupaten Garut.
Menurutnya, nilai MCP Garut pada tahun 2024 semula berada di angka 84, kemudian meningkat menjadi 92 pada tahun 2025.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
