Di bulan Februari saya komunikasi lagi dengan pihak Dinas PUPR, katanya itu tidak akan dilaksanakan pembuatan jembatan darurat dan itu akan dilaksanakan di perubahan tahun 2022 pembuatan jembatan permanen," papar Dedin.
Kemudian, Dedin menjelaskan, pihaknya akan menunggu sejauh mana tindaklanjut dari Dinas PUPR. Kalau seandainya PUPR di tahun ini atau bahkan diakhir tahun 2022 tidak dilaksanakan perbaikan jembatan yang permanen, maka pihaknya akan melaksanakan perubahan APBDes.
Karena sehubungan dengan pencairan dana desa untuk saat ini yaitu 40 persen untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, 20 persen untuk ketahanan pangan, 8 persen untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan 32 persen untuk pembangunan.
"Jadi kalau seandainya Dinas PUPR tidak bisa melaksanakan pembangunan di tahun 2022 dalam perubahan nanti, maka kami akan melaksanakan perubahan APBDes diperkirakan pada bulan Oktober nanti," tegasnya.
Ia menambahkan, pihaknya memohon kepada dinas terkait mengharapkan agar bisa menganggarkan dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan jembatan Cikelentong.
Adapun untuk saat ini kemungkinan warga masyarakat sekitar ada sedikit kekhawatiran, karena dikhawatirkan longsoran jembatan semakin melebar.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
