GARUT, iNewsGarut.id – Menanggapi kasus viral yang terjadi di salah satu fasilitas kesehatan di Kabupaten Garut, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Wilayah Jawa Barat, langsung bergerak cepat melakukan pemantauan dan koordinasi di lapangan. Perwakilan kementerian turun langsung untuk memastikan penanganan kasus berjalan sesuai aturan serta menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat.
"Kami sesuai arahan dari Bapak Menteri Anak-Anak Atasi Manusia untuk segera turun ke lapangan menindaklanjuti kasus yang viral di Garut. Alhamdulillah tadi kami sudah bertemu dengan Pak Kapolres, juga tadi sudah bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut," ungkap Kepala Kantor Wilayah HAM Jabar Hasbullah Hudail saat diwawancarai media, Rabu (17/4), di Mapolres Garut.
Hasbullah menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. “Alhamdulillah, pihak kepolisian dalam hal ini Polres Garut sudah menjalankan prosesnya secara profesional. Dan itu kami dukung. Apa yang sudah dilakukan, kita berharap segala aturan lain itu diterapkan,” lanjutnya.
Menanggapi kritik dari berbagai pihak terkait dugaan lambannya penanganan kasus, ia menjelaskan bahwa proses hukum memiliki tahapan-tahapan yang harus dihormati.
“Bahwa ada hal-hal lain mungkin taksiran dari teman-teman kenapa polisi dianggap lambat dan sebagainya, itu adalah sebuah mekanisme yang harus dilakukan. Bahwa Beliau (Kapolres) sudah bekerja secara profesional dan itu kami akan support. Apa yang sudah dilakukan dari pihak Kepolisian artinya memenuhi standar perbuatan. Artinya, selama ini kan harus ada tahapan-tahapan untuk sampai nanti bagaimana keputusan terhadap,” tegasnya.
Terkait status hukum terduga pelaku, pihak kementerian menyatakan masih menunggu proses lebih lanjut dari pihak kepolisian. “Apa yang viral ini, apakah nanti jadi tersangka atau ada saksi atau apa, ini dalam proses. Dan mungkin dalam waktu secepatnya nanti akan disampaikan,” tambahnya.
Kementerian juga mengonfirmasi bahwa kasus ini terjadi dalam momentum yang hampir bersamaan dengan kasus lain yang juga sedang viral sebelumnya.
“Karena ini kan kasus viral yang dalam momentum yang bersamaan. Sementara kami sebelumnya menangani kasus Rumah Sakit Hassan Sadikin. Dengan viral kemarin itu, karena ada lagi kasus ini dalam momentum yang bersamaan. Bagi kami, ini membuat rekomendasi bahwa ini jangan sampai terulang lagi,” katanya.
Lebih lanjut, pihaknya menyoroti pentingnya perlindungan terhadap hak masyarakat, terutama dalam situasi pelayanan medis yang menyentuh privasi.
“Ketika orang diperiksa di dunia medis itu kan kita rela untuk melepaskan berbagai atribut kita sebagai manusia. Anda rela membuka baju dan sebagainya untuk menyerahkan fatalitas diri Anda. Kalau itu tidak dipercaya, gimana? Kita ingin membuat rekomendasi nanti. Mudah-mudahan mohon didoakan,” ucapnya.
Pihak kementerian juga menyoroti dampak pemberitaan terhadap keluarga korban yang justru merasa dirugikan usai wawancara dengan media.
“Tadi kami mencoba berbicara, karena ada juga pembicaraan dengan teman-teman media bahwa korban merasa terintimidasi. Tapi setelah kami tadi berdialog, mereka sebenarnya tidak ada masalah. Namun, setelah dia diwawancarai, keluarganya malah terdampak. Jadi itu juga menjadi pelanggaran HAM bagi orang. Bahwa tidak hanya sekedar kita mempublikasi kejadian, tapi sesungguhnya juga melanggar hak asasi mereka dan keluarganya,” jelasnya.
Sebagai langkah ke depan, kementerian akan menyusun rekomendasi untuk mencegah kasus serupa terjadi lagi serta memulihkan kepercayaan publik terhadap tenaga medis dan layanan rumah sakit.
“Karena ini yang paling penting kan bagaimana sebuah rumah sakit ketika kehilangan trust. Termasuk para dokter, Bapak-bapak Ibu-ibu yang kira-kira punya istri ketika diperiksa ke dokter kandungan kebetulan laki-laki, pasti akan berdampak. Nah, ini yang kita akan coba rekomendasikan,” pungkasnya.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
