“Kami ingin menjamin keterbukaan. Setiap desa penerima diberikan jadwal pengiriman lebih awal agar bisa bersiap dan memantau langsung di lapangan,” ungkap Cucu.
Transparansi juga ditegaskan lewat dokumentasi yang menyertai setiap pengiriman, termasuk nomor kendaraan, nama sopir, hingga nama personel Babinsa yang mengawal. Jika terjadi keterlambatan atau kendala, desa dapat langsung menghubungi JPL untuk konfirmasi.
Meski tidak membuka karung di lokasi, PT JPL memastikan kualitas dan kuantitas beras tetap diawasi secara ketat, dari gudang hingga ke titik akhir. Cucu juga menegaskan bahwa semua kebijakan ini dirancang untuk menghindari penyimpangan distribusi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat penerima manfaat.
“Kami ingin masyarakat menerima bantuan pangan dalam kondisi utuh, sesuai takaran, dan tepat waktu. Dengan pengawalan Babinsa serta sistem distribusi transparan, harapannya tidak ada lagi laporan terkait kekurangan atau ketidaksesuaian bantuan,” pungkasnya.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
