GARUT, iNewsGarut.id – Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Barat resmi melaksanakan pelantikan pejabat administrator pada Jumat, 28 November 2025. Acara digelar di Aula UPT Asrama Haji Kota Bekasi dan diikuti para pejabat yang mendapat amanah baru dalam struktur kelembagaan. Salah satunya yaitu Indra Azwar Mawardi, yang kini resmi menjabat Kepala Haji dan Umrah Kabupaten Garut.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dengan rangkaian acara resmi, mulai dari pembacaan Surat Keputusan, pengucapan sumpah jabatan, hingga penandatanganan berita acara. Para pejabat yang dilantik turut disaksikan oleh jajaran pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Jawa Barat serta sejumlah tamu undangan.
Pelantikan ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah yang terus dilakukan pemerintah. Reformasi struktural di sektor layanan jemaah dianggap penting untuk menjawab tantangan peningkatan kuota haji, regulasi baru, serta perkembangan transformasi digital dalam pelayanan keberangkatan dan kepulangan jemaah.
Indra Azwar Mawardi menyampaikan tekadnya untuk memperkuat koordinasi di tingkat daerah demi memastikan jemaah haji asal Garut mendapatkan layanan terbaik. Menurutnya, kebutuhan dan dinamika pelayanan jemaah terus berkembang mengikuti kebijakan nasional.
“Kami berkomitmen menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Ke depan, pelayanan harus semakin cepat, profesional, dan sesuai standar. Kami juga akan memperkuat sinergi dengan seluruh stakeholder terkait dalam penyelenggaraan haji dan umrah,” ujar Indra saat diminta keterangan, Selasa (2/12/2025).
Kabupaten Garut sendiri menjadi salah satu daerah dengan jumlah jemaah haji cukup besar setiap tahunnya. Tidak hanya itu, tingkat minat masyarakat untuk melaksanakan umrah pun terus meningkat. Hal ini menuntut pengelolaan sistem administrasi yang lebih efektif, transparan, dan humanis.
Indra menekankan pentingnya melakukan berbagai terobosan terutama dalam edukasi kepada calon jemaah mengenai prosedur keberangkatan, pembinaan manasik, pelayanan kesehatan, hingga kepastian dokumen perjalanan.
Mulai tahun mendatang, pemerintah pusat akan menerapkan sejumlah kebijakan baru penyelenggaraan haji, termasuk penyesuaian biaya, tata kelola layanan di Arab Saudi, serta peningkatan pemanfaatan inovasi digital untuk pendaftaran dan pelaporan.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
