GARUT, iNewsGarut.id – Pengesahan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria oleh DPR RI pada Selasa, 22 September 2026, mendapat apresiasi dari organisasi Tani Merdeka Indonesia.
Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, meminta jajaran organisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menyampaikan pernyataan resmi terkait pengesahan regulasi tersebut.
Menurutnya, pernyataan dari DPW dan DPD Tani Merdeka Indonesia di berbagai daerah penting untuk menyampaikan sikap organisasi sekaligus memberikan apresiasi terhadap lahirnya payung hukum baru di bidang reforma agraria.
DPR RI sebelumnya mengesahkan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang melalui Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027. Regulasi tersebut antara lain mengatur penataan penguasaan dan kepemilikan tanah, redistribusi tanah, hingga penyelesaian konflik agraria.
Tani Merdeka Indonesia juga berharap regulasi baru tersebut dapat memperkuat kepastian hukum dan perlindungan bagi petani, sekaligus memberikan akses yang lebih jelas terhadap tanah bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian.
Selain itu, organisasi tersebut mendorong agar pelaksanaan UU Reforma Agraria tidak berhenti pada pengesahan regulasi, tetapi benar-benar diterapkan secara konsisten sehingga memberikan manfaat langsung kepada petani di berbagai daerah.
Pemerintah sendiri menyatakan bahwa UU Pengaturan Reforma Agraria diharapkan dapat memperkuat landasan hukum pelaksanaan reforma agraria sekaligus mendorong pemerataan penguasaan dan kepemilikan tanah.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
