JAKARTA, iNewsGarut.id – Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, meminta seluruh elemen bangsa menghormati kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan sosok pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikabarkan mengundurkan diri.
Menurut Yuddy, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong telah diatur secara jelas dalam konstitusi. Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih sebagai Wakil Presiden.
Ia menilai, kewenangan tersebut secara substansi memberikan ruang bagi Presiden untuk menentukan figur yang dianggap paling tepat mendampinginya dalam menjalankan pemerintahan hingga 2029.
"Konstitusi kita sangat jelas. Ketika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari calon yang diajukan oleh Presiden," ujar Yuddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sekaligus mantan Duta Besar RI untuk Ukraina itu mengatakan, pilihan Presiden tidak semata-mata didasarkan pada preferensi pribadi, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan efektivitas pemerintahan.
Menurutnya, Presiden membutuhkan sosok wakil yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi serta mampu bekerja sama dalam merealisasikan agenda pemerintahan.
Yuddy menegaskan, berbagai pihak, termasuk partai politik, tokoh masyarakat, maupun kelompok lainnya, tetap memiliki ruang untuk menyampaikan usulan nama calon Wakil Presiden. Namun, keputusan akhir mengenai dua nama yang diajukan tetap berada di tangan Presiden sesuai ketentuan konstitusi.
Ia juga berharap anggota MPR dapat memahami kebutuhan dan pertimbangan Presiden Prabowo dalam menentukan pendampingnya.
"Para anggota MPR yang mulia harus mengetahui siapa yang diinginkan Presiden sebagai pendamping pemerintahannya hingga tahun 2029. Dengan memahami kehendak itu, MPR dapat menghormati sekaligus memberikan dukungan penuh atas pilihan beliau," katanya.
Dari perspektif ekonomi politik, Yuddy menyebut Wakil Presiden mendatang harus mampu membantu mengurangi beban Presiden, bukan justru menambah persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sosok tersebut, lanjutnya, idealnya merupakan figur yang sudah lama dikenal dan dipercaya Presiden serta memiliki rekam jejak kesetiaan terhadap visi dan arah kebijakan pemerintahan.
Selain itu, kemampuan membangun komunikasi dengan parlemen dan berbagai kekuatan politik, termasuk kelompok di luar koalisi pemerintah, juga menjadi faktor penting.
Yuddy menilai, hubungan politik yang baik dapat membantu memperlancar pembahasan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sehingga tidak terhambat oleh konflik politik yang tidak produktif.
Di tengah tantangan ekonomi global, calon Wakil Presiden juga diharapkan memiliki pemahaman kuat mengenai kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran negara.
Menurutnya, kemampuan tersebut diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor dan dunia usaha sekaligus memastikan program prioritas pemerintah memperoleh dukungan anggaran yang memadai.
Ia juga menekankan pentingnya kemampuan berdialog dan menjembatani perbedaan di tengah masyarakat. Wakil Presiden harus mampu menyerap aspirasi berbagai kelompok sehingga stabilitas politik tetap terjaga.
Lebih jauh, Yuddy mengingatkan bahwa posisi Wakil Presiden dalam sistem presidensial seharusnya menjadi penguat kepemimpinan Presiden, bukan membangun pusat kekuasaan tersendiri.
"Yang dibutuhkan adalah sosok yang terbiasa bekerja tanpa membangun panggung sendiri, yang lebih memilih menyelesaikan persoalan di balik layar daripada mencari sorotan. Wakil seperti itulah yang benar-benar meringankan beban Presiden," ungkapnya.
Yuddy berharap proses pengisian jabatan Wakil Presiden dapat berjalan cepat dan kondusif. Sebab, ketidakpastian politik yang berkepanjangan dikhawatirkan memengaruhi kepercayaan pasar serta stabilitas perekonomian nasional.
Ia mengajak seluruh pihak memberikan kepercayaan kepada Presiden Prabowo untuk menentukan calon pendampingnya demi menjaga soliditas pemerintahan hingga akhir masa jabatan pada 2029.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
