GARUT, iNews.id – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Kabupaten Garut, mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor), yang dilaksanakan di Aula Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak) Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Jum'at (3/6/2022).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh para camat, utusan Satuan Kepala Pemerintah Daerah (SKPD) terkait, koramil, polsek, termasuk Kepala Bagian Operasi (Kabag OPS) Polres Garut, Kompol Iwan Setiawan. Pelaksanaan Rakor dipimpin langsung Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak) Kabupaten Garut, Sofyan Yani.
Satgas PMK ini dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor 524.31/KEP.237-DISKANAK/2022, pertanggal 23 Mei 2022, diketuai langsung Bupati Garut.
Kepala Diskanak Garut, selaku Koordinator Bidang Teknis Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku, Sofyan Yani mengatakan, Rakor ini membahas terkait langkah-langkah Satgas dalam penanganan wabah PMK yang banyak menyerang hewan ternak di wilayah Kabupaten Garut.
"Diantaranya yaitu sosialisasi dan perencanaan tugas ke depan, bagaimana operasionalisasi Satgas itu sendiri ya, diantaranya pengamanan-pengamanan penularan dari mulai lalu lintas dari pada ternak," kata Sofyan, yang didampingi Kabag OPS Polres Garut, selaku Wakil Sekretaris II Satgas PMK.
Lanjut dijelaskan Sofyan, berdasarkan hasil rakor tersebut, pihak Satgas PMK telah menetapkan 5 titik checkpoint, dimana lokasi-lokasi yang dijadikan tempat pengecekan ini diperkirakan menjadi lokasi yang rawan tempat jalur masuknya hewan ternak dari luar Kabupaten Garut.
"Satu chek point di wilayah Cilawu, terus Limbangan dan Malangbong, kemudian daerah Leles dan Kadungora, kemudian wilayah Cibalong karena merupakan peluang masuknya ternak sapi melalui jalur lintas selatan," terangnya.
Ia menyampaikan, pengetatan jalur masuk hewan kurban ini akan dilakukan pihaknya menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah, yang dimana Satgas PMK ini nantinya akan mengawasi setiap hewan ternak yang datang dari luar daerah.
"Perlu dipastikan bahwa ternak itu harus sehat yang dinyatakan oleh sertifikat veteriner atau SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan), apakah sapi itu sehat? Nah itu dinyatakan oleh SKKH, dan juga dipastikan fisiknya apakah sehat atau nggak," jelas Sofyan.
Kemudian ia menyebutkan, pada H-10 menjelang Idul Adha, pihaknya akan memastikan hewan ternak untuk kurban sudah tersedia di kandang-kandang penjual, dan para penjual pun harus memastikan bahwa tempat berjualannya telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh pihak Satgas PMK.
Menurutnya, sejak dahulu masyarakat Garut memiliki ketergantungan dengan sapi dari luar, karena keragaman jenis dan harganya yang relatif terjangkau. Meskipun begitu, ia menambahkan, bahwa sebetulnya ketersedian sapi di Garut cukup melimpah.
"Sebenarnya presentase yang kena (PMK) itu hanya beberapa persen, tidak besar. Sapi di Garut itu kita punya populasi 28 ribu, sedangkan kemarin kebutuhan (untuk kurban) memotong itu berdasarkan informasi dari Kementerian Agama (Kemenag), hanya di 2.500 ekor sapi, jadi kalau memang kita memiliki 28 ribu, maka jumlah kebutuhan tersebut hanya sekitar 10 persen, yang bisa terpenuhi (kebutuhan untuk kurban)," paparnya.
Kemudian, ia menuturkan, pihaknya menilai dengan adanya pembatasan sapi dari luar daerah, menjadi momentum tersendiri bagi peternak asal Garut, untuk mengoptimalkan penjualan sapinya.
"Ini sebenarnya bisa dilihat sebagai kesempatan buat petani-petani sekarang meningkatkan ekonominya, jadi sapinya terjual dengan optimal gitu, kalau dulu kan dia punya sapi saingan dengan (sapi) yang (dari) luar," imbuhnya.
Ia mengimbau para peternak agar senantiasa melakukan langkah-langkah sesuai dengan arahan dari petugas keswan (kesehatan hewan), salah satunya yaitu menjaga kebersihan dan lalu lintas di kandang, agar penyebaran PMK ini bisa terus ditekan.
Selain itu, ia juga berpesan kepada masyarakat untuk tidak resah dengan adanya PMK ini, karena penyakit ini tidak menular kepada manusia, dan daging hewan yang terkena penyakit pun masih aman, asalkan dalam pemotongan dan pengolahan memenuhi kriteria kesehatan pangan.
"(Kemudian) lakukan pengobatan se-intens mungkin, komunikasi dengan petugas pengobatan, baik itu antibiotik (dan) vitamin, kalau memang peternak juga mampu mengobati dengan pola sendiri juga dipersilahkan gitu ya, itu langkah-langkahnya," pungkasnya.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
