BLT DD Tahap II Belum Disalurkan, Pemdes Wanakerta Garut Gelar Rapat Darurat

GARUT,iNewsGarut.id – Belum cairnya bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa (DD) Tahap II untuk  masyarakat serta insentif para Ketua RT dan RW membuat sejumlah pihak meradang. Alhasil, pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) langsung menggelar rapat darurat yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Wanakerta, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Jum'at (30/9).

Dalam rapat tersebut dihadiri oleh puluhan Ketua RT dan RW, Pengurus BPD, Tokoh Masyarakat, Aparat TNI/Polri dan Perangkat Desa. Diketahui, rapat ini membahas pokok permasalahan utama yang mana para Ketua RT/RW mempertanyakan kepada kepala Desa soal status program Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) Tahap II dan Insentif RT/RW yang belum kunjung cair.

"Kepada Kepala Desa Wanakerta, tolong dijelaskan kenapa dana BLT DD Tahap II dan Insentif kami belum cair hingga saat ini. Padahal, saya dapat informasi valid dari Ketua RW lain, bahwa dana tersebut sudah cair dari bank BJB Garut, " Tutur Ketua RW 14 Agus Suhendar. 

Agus juga menjelaskan sejumlah Ketua RT/RW sudah beberapa kali menanyakan perihal tersebut kepada salah seorang anggota BPD Wanakerta namun belum mendapat jawaban pasti. Ia menduga bahwa pihak BPD sengaja menyembunyikan informasi adanya dugaan penyelewengan dana masyarakat oleh kepala desa. 

Sementara penjelasan Kepala Desa Wanakerta Ii Sunarkawan benar terkait dana bantuan masyarakat tersebut dan insentif RT dan RW belum bisa dicairkan. Karena pihaknya menggeser dana tersebut sementara untuk program lain yang lebih penting.

Ii mengaku bahwa dana tersebut digunakan untuk biaya kebutuhan lomba Desa tingkat provinsi yang mana berhasil menjadi juara pada akhirnya. Ii juga mengatakan bahwa persoalan ini sudah dilakukan proses musyawarah sebelumnya. Meski begitu, dirinya selaku pimpinan Desa tetap akan bertanggung jawab dan akan menyalurkan pada Oktober ini dengan dua tahap sekaligus.

"Saya sudah tau kondisi ini memang sangat berat untuk menjalaninya dan resikonya akan seperti ini. Namun, perlu diketahui bahwa kepala desa juga memiliki hak diskresi yaitu dapat membuat kebijakan diluar aturan yang berlaku selama bermanfaat bagi orang banyak, " Ujar Ii Sunarkawan.

Sementara salah seorang anggota BPD Wanakerta yakni Asep Hendra menegaskan pihaknya akan menjamin serta mengawal proses penyelesaian persoalan tersebut hingga tuntas. Asep menjelaskan tanggungan yang harus diselesaikan oleh kepala desa yakni BLT - DD tahap II sebesar Rp 111 juta dari 124 KPM sebesar Rp 900 ribu per orang yang akan disalurkan sekaligus dengan tahap tiga menjadi jumlahnya sebesar Rp 222 juta pada Oktober ini. Selain itu, terkait dengan dana insentif RT /RW akan dibicarakan kembali selanjutnya. 

"Pada rapat tadi semua pihak sudah bersepakat. Namun jika pada kenyataannya kepala desa tidak dapat memenuhi janji yang sudah disepakati bahwa perihal dana bantuan BLT - DD hanya satu tahap saja makan kami (BPD) bersama Rt dan RW akan menolak serta membuat langkah penuntutan yang lebih serius kepada Kepala Desa, " Tegas Asep.

Editor : ii Solihin