Pagu Anggaran Dana Desa Dikurangi, Berpengaruh Pada Program Yang Sudah Masuk APBDes

GARUT, iNewsGarut.id – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Garut, Wawan Nurdin, Rabu (18/1/2023), saat ditemui iNewsGarut.id, usai sosialisasi Pilkades di Kecamatan Limbangan, Garut, membenarkan, bahwa pagu anggaran dana desa untuk Tahun 2023 dikurangi, menurutnya, akan mempengaruhi program -program Desa yang sebelumnya sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

" Ya memang benar dikurangi pagu anggaran Dana Desa, itu kan yang menentukan pengurangan nya juga dari kementrian keuangan,"ungkap Wawan.

Menurutnya, Pagu anggaran dikurangi berpengaruh banyak pada program yang sudah dimasukan ke dalam APBDes, "pengaruhnya banyak, karena Desa sendiri kan sudah masukan rencana program ke dalam APBDes, sedangkan perencanaan itu diawali anggaran dari tahun sebelumnya, jika ternyata ada pengurangan, sudah barang tentu ada program yang berkurang,"ujarnya.

Wawan menyebut, pengurangan pagu anggaran Dana Desa untuk tahun 2023 itu sebesar 10 % dari pagi anggaran sebelumnya. "Sekitar 10 persenan, kita tidak bisa apa-apa terkait pengurangan anggaran itu, tinggal bagaimana kita bisa tetap menjalankan program -program yang sudah direncanakan supaya berjalan baik,"sebutnya.

Sementara di tempat terpisah, terkait dengan pengurangan pagu anggaran Dana Desa, Kepala Desa Karyamukti, kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Widya Heru Kartika, merasa wajar saja adanya pengurangan pagu anggaran Dana Desa untuk tahun 2023, karena memang sudah menjadi kebijakan Pemerintah.

"Kalau saya secara pribadi mengikuti saja dengan apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah, tentunya pemerintah menaikan dan menurunkan pagu anggaran dana desa itu dengan berbagai pertimbangan tertentu,"cetusnya.

Menurutnya, yang jelas pasti segala sesuatu nya itu sesuai kondisional dari ekonomi negara, dan pasti ada indikator-indikator dari masing-masing Desa secara demografi.

"jadi saya pikir naik turun nya pagu anggaran suatu hal yang biasa ,"ucapnya.

Dikatakannya, memang  terkait hal itu pasti ada pro dan kontra, " yang jelas Saya pribadi itu hal yang wajar, karena pemerintah pun dalam mengambil keputusan pasti ada risen atau alasan-alasan demi kepentingan bersama,"imbuhnya.

Dengan adanya pengurangan pagu anggaran kata widya, pihaknya sudah membahas bersama lembaga Desa, masyarakat, dan RT/RW. "Kebetulan kami sudah ada rapat kordinasi dengan seluruh jajaran dan kelembagaan yang ada di desa, Salah satunya adalah masalah penurunan pagu anggaran tapi, respon dari lembaga masyarakat kami tidak terlalu reaktif,"pungkasnya.

Editor : ii Solihin