Polisi Akan Tindak Tegas Tambang Ilegal dan Mafia Tanah di Garut

GARUT, iNewsGarut.id – Polres Garut berkomitmen akan menindak tegas terkait dengan mafia tanah ataupun pertambangan ilegal tanpa izin di Kabupaten Garut. 

Hal itu disampaikan Kapolres Garut melalui Kabag Ops Polres Garut Kompol Syaifudin Hamzah saat melaksanakan himbauan, pemasangan spanduk dan sosialisasi terhadap masyarakat terkait larangan ilegal minning/pertambangan ilegal. Jum’at (10/11/2023).

Baca Juga

Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Garut Dinyatakan Sebagai Lapas Bersinar

"Sesuai instruksi Pak Kaporles yang berkomitmen untuk menindaklanjuti dan memberantas kasus tindak pidana pertanahan ataupun pertambangan ilegal tanpa izin di Kabupaten Garut,"ungkapnya.

Dikatakannya, hal tersebut tentunya menjadi perhatian dari Polres Garut untuk melakukan tindakan pencegahan maupun penindakan terhadap pelaku tindak pidana di bidang pertanahan tersebut.

Lanjut Syaifudin, Sebagai langkah upaya pencegahan, pihaknya bersinergi bersama Polsek setempat, Sat Brimobda Jabar Kompi 1 Yon D Garut, Babinsa Koramil Tarogong, BPBD Garut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Garut dan BKSDA Garut.

Baca Juga

Kini Muiz Seorang Bocah di Garut Yang Hidupi Ketujuh Adiknya Miliki NIK

Kegiatan pencegahan dan sosialisasi larangan pertambangan ilegal ini dilaksanakan di Kawasan Gunung Guntur Kabupaten Garut. Di dalam banner tersebut tercantum himbauan berupa tulisan larangan melakukan aktifitas penambangan tanpa izin (ilegal minning).

“Selain melarang aktifitas ilegall mining, kami pun peduli tentang riskannya potensi bencana banjir dan tanah longsor yang akan terjadi akibat aktifitas tersebut,"ujarnya.

Kompol Syaifudin menegaskan, jika ada pelaku penambangan tanpa izin, pihaknya akan menindaknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Baca Juga

Memasuki Masa Tenang Satpol PP Kecamatan Banjarwangi Tertibkan APK

"Kami akan tindak tegas siapapun yang melakukan aktivitas penambangan ilegal sesuai dengan pasal 158 Undang Undang (UU) no 3 tahun 20220 perubahan atas Undang Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratur milyar Rupiah),"pungkasnya.

Editor : ii Solihin