Yuddy Chrisnandi Minta Semua Pihak Hormati Prabowo dalam Menentukan Pengganti Wapres

JAKARTA, iNewsGarut.id – Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, meminta seluruh elemen bangsa menghormati kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan sosok pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikabarkan mengundurkan diri.

Menurut Yuddy, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong telah diatur secara jelas dalam konstitusi. Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih sebagai Wakil Presiden.

Baca Juga

Jabatan Wapres Disebut Kosong Usai Gibran Mundur, MPR Punya Waktu 60 Hari Cari Pengganti

Ia menilai, kewenangan tersebut secara substansi memberikan ruang bagi Presiden untuk menentukan figur yang dianggap paling tepat mendampinginya dalam menjalankan pemerintahan hingga 2029.

"Konstitusi kita sangat jelas. Ketika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari calon yang diajukan oleh Presiden," ujar Yuddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sekaligus mantan Duta Besar RI untuk Ukraina itu mengatakan, pilihan Presiden tidak semata-mata didasarkan pada preferensi pribadi, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan efektivitas pemerintahan.

Baca Juga

Argentina dan Jerman Kalah di Laga Perdana, Begini Analisis Wapres Ma'ruf Amin

Menurutnya, Presiden membutuhkan sosok wakil yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi serta mampu bekerja sama dalam merealisasikan agenda pemerintahan.

Yuddy menegaskan, berbagai pihak, termasuk partai politik, tokoh masyarakat, maupun kelompok lainnya, tetap memiliki ruang untuk menyampaikan usulan nama calon Wakil Presiden. Namun, keputusan akhir mengenai dua nama yang diajukan tetap berada di tangan Presiden sesuai ketentuan konstitusi.

Ia juga berharap anggota MPR dapat memahami kebutuhan dan pertimbangan Presiden Prabowo dalam menentukan pendampingnya.

Baca Juga

Kunjungi Diskominfo, KPU Garut Bahas Sosialisasi Penetapan Jadwal Pemilu 2024

"Para anggota MPR yang mulia harus mengetahui siapa yang diinginkan Presiden sebagai pendamping pemerintahannya hingga tahun 2029. Dengan memahami kehendak itu, MPR dapat menghormati sekaligus memberikan dukungan penuh atas pilihan beliau," katanya.

Editor: ii Solihin