Sarasehan Nasional CPDOB Garut Utara Siap Bergerak ke Presiden Prabowo Cabut Moratorium

GARUT, iNewsGarut.id – Paguyuban Masyarakat Garut Utara atau disingkat PM Gatra mengadakan saresehan nasional dengan tema "Calon Persiapan Daerah Otonomi Baru (CPDOB) Kabupaten Garut Utara Sebuah Keniscayaan untuk Percepatan Pembangunan Yang Maju, Sejahtera, Adil dan Makmur Menuju Indonesia Emas 2045.

Sarasehan nasional digelar di gedung Al-Mahdiyin yang berada di jalan raya Bandung -Tasikmalaya tepatnya di Desa Cijolang, Kecamatan Balubur Limbangan, Garut, Jawa Barat, Selasa (5/11/2024).

Baca Juga

KPU Garut Sukses Gelar Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024

Saresehan nasional itu membahas kaitan dengan wacana pemekaran Kabupaten Garut Utara yang terus disuarakan oleh para aktivis, tokoh masyarakat, alim ulama, para cendikiawan dan para pengurus/presidium pemekaran.

Hadir Ketum PM GATRA, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Penasihat, Para Pengurus PM GATRA, Para Kades, Para Ketua BPD Se- Garut Utara, Tokoh masyarakat, alim ulama, pimpinan pondok pesantren dan budayawan/budayawati, serta tamu undangan lainnya seperti presidium CPDOB yang tergabung dalam wadah Forkodetada Provinsi Jawa Barat.

Ketum PM Gatra Rd H. Holil Aksan mengatakan, bahwa urgensi dari Saresehan Nasional Calon Persiapan Daerah Otonom Baru (CPDOB) yang digelar di Garut Utara untuk melahirkan rekomendasi-rekomendasi strategis, untuk kesiapan Provinsi Jawa Barat, ada pertambahan kabupaten dan kota khususnya di Garut Utara.

Baca Juga

Desa Wanajaya Jadi Pusat Peluncuran Gugus Tugas Polri Dukung Ketahanan Pangan di Garut

"Insya Allah untuk menyemangati ruh perjuangan para aktivis dan pejuang pemekaran daerah dengan sehubungan telah bergantinya kepemimpinan Nasional dibawah Presiden Prabowo Subianto, pada hari ini telah menggelar Saresehan Nasional dengan tema,  "Calon Persiapan Daerah Otonomi Baru (CPDOB) Kabupaten Garut Utara sebuah Keniscayaan untuk Percepatan Pembangunan yang Maju, Sejahtera, Adil dan Makmur Menuju Indonesia Emas 2024,"ungkapnya.

Lebih lanjut kata Holil, bahwa berdasarkan hasil kajian Fisibili Study dari UNPAD tentang kelayakan menjadi daerah otonomi baru. PM Gatra menyambut baik, pasalnya mendapatkan nilai 387 (layak).

"Maka saatnya sekarang kita melakukan gerakan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencabut moratorium pemekaran daerah,"ujarnya.

Baca Juga

Al Mashduqi IIBS Garut Kembali Memberangkatkan Alumninya Ke Universitas Al Azhar Cairo Mesir

Dimana, menurutnya, kalau melihat jumlah penduduk Kabupaten Garut sudah sangat banyak sekitar 2,7 juta, luas wilayah yang sangat jauh, maka sudah sangat layak sekali jika Kabupaten Garut untuk dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Garut sebagai Induk, DOB Kabupaten Garut Utara dan DOB Kabupaten Garut Selatan.

"Mudah-mudahan dari Sarasehan Nasional ini dapat memberikan rumusan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri, wabil khusus kepada Presiden untuk segera mencabut moratorium karena aspirasi pemekaran merupakan aspirasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat,"ucapnya.

Hal yang sama disampaikan oleh H. Dede Nurochim selaku Ketua 1, H. Isep Basir selaku Ketua 2 dan Aep Saepudin selaku Ketua 3 PM GATRA bersama Imron Abdul Rojak selaku Sekertaris Umum serta H. Tatang Abdul Basit selaku Bendahara PM GATRA bersepakat agar pemerintah bersikap adil, kenapa demikian, imbuhnya, untuk Papua dan Sulawesi bisa ada pemekaran daerah, sementara untuk Provinsi Jawa Barat selalu berdalih moratorium sehingga proses CPDOB yang ada di Jabar jadi terhambat.

Baca Juga

Diduga Arus Pendek Listrik, Rumah Janda di Desa Mekartani Ludes Terbakar

Sementara itu Aep Saepudin, selaku Ketua 3 PM GATRA yang membidangi publikasi, informasi, hubungan antar lembaga dan kehumasan, menuturkan, acara Sarasehan telah berjalan sukses, gebyar dan khidmat.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ganda Kepala Biro Tapem Pemda Garut, Wakil Ketua DPRD Garut, Perwakilan dari Biro Tapem Provinsi Jabar,  H. Deden Sopian, Taufik Hidayat, Ade Husna, Yayuk S, selaku mantan Anggota DPRD Garut Dapil Utara, H. Subhan Fahmi selaku Wakil Ketua, Hj. Intania Anggota DPRD Garut, Prof. Dr. H. Adang Hambali, Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Prof. Dr. H. Nandang Alamsah, dari Team Kajian FS UNPAD. Yang telah datang ke acara sarasehan ini untuk menyatukan semangat perjuangan pemekaran Garut Utara,"ujarnya.

Aep Saepudin menyatakan bahwa Kegiatan Saresehan Nasional telah di hadiri oleh sekitar 400 peserta yang terdiri dari 116 Kades, 116 Ketua BPD, 11 Camat se-Garut Utara dan Sisanya sekitar 200 orang dari unsur tokoh masyarakat, alim ulama, ormas, para mantan dan anggota DPRD Kabupaten Garut Dapil Dua serta tamu undangan lainnya. Imbuhnya.

Baca Juga

Strategi Pemenangan Pilkada, DPC PDI-P Garut Kembali Gelar PKP Saksi TPS Dapil II

"Untuk itu kami memohon do'anya dari warga masyarakat Garut, khususnya warga Garut Utara semoga rumusan rekomendasi dari para Nara Sumber, bisa menyakinkan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto terketuk hatinya untuk segera/bisa mencabut Moratorium Pemekaran Daerah,"paparnya.

Dalam acara tersebut diberikan piagam penghargaan seumur hidup untuk para pejuang PM GATRA yang telah meninggal dunia yaitu Alm. Sesep Kohar, Alm. Cecep Muttaqien, Alm. H. Usep Romli, Alm. Uu Amarullah, Alm. Ruhimat, Alm. H. Agus Hamdani, Almh. Mas Yayu Siti Safuro sebagai bentuk penghargaan atas jerih payah serta perjuangannya yang telah berkorban materiil maupun moril sehingga persyaratan CDOB Kabupaten Garut Utara bisa terpenuhi dan akhirnya di laksanakan Rapat Paripurna oleh DPRD Garut dengan Bupati Garut juga Surat Keputusan Bersama DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Gubernur Jabar.

Editor : ii Solihin