Pemkab Garut Terbitkan Intruksi Bupati Tindaklanjuti Penerapan PPKM Level 1

GARUT, iNews.id – Pemerintah Pusat memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa - Bali hingga tanggal 4 Juli 2022 yang mendatang. 

Pada masa perpanjangan PPKM kali ini ada perbedaan yang cukup signifikan, yang dimana seluruh daerah yang berada di wilayah Jawa dan Bali semuanya diintruksikan menerapkan PPKM level 1.

Baca Juga

Pilkades Serentak Tahun 2023 di 82 Desa, Pemkab Garut Anggarkan Rp5 Miliar

Hal tersebut tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 29 Tahun 2022 tentang PPKM Level  1 Covid-19 di Jawa dan Bali.

Dalam Inmendagri yang ditandatangani langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI), Muhammad Tito Karnavian, terdapat beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu contohnya adalah penerapan Work From Office (WFO) pada sektor non esensial diberlakukan maksimal 100 persen, dengan syarat pegawai sudah divaksin dan wajib menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja.

Baca Juga

Pemerintah Pusat Resmi Cabut PPKM, Pemkab Garut tetap siagakan Satgas Covid-19

Selain itu, tempat ibadah seperti masjid, mushola, gereja, pura, vihara dan klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah, dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 1 dengan maksimal 100 persen kapasitas, dengan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) secara lebih ketat dan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama (Kemenag).

Meski berada di PPKM Level 1, Kabupaten Garut tetap diberikan target testing Covid-19 sebanyak 380 orang perhari. Hal ini dilakukan guna menekan penyebaran Covid-19 yang kini bisa dikatakan mulai terkendali.

Menindaklanjuti perpanjangan PPKM Jawa - Bali ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menerbitkan Instruksi Bupati Garut Nomor KS.02.05/2297/BKD tentang Perpanjangan Pengendalian Penyebaran Covid-19 melalui Protokol Pembatasan Kegiatan Perkantoran di Lingkungan Pemkab Garut.

Baca Juga

Menindaklanjuti Perpanjangan PPKM, Pemkab Garut Terbitkan Instruksi Bupati

Dalam instruksi tersebut, kegiatan perkantoran atau WFO bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali menjadi menjadi 100 persen, dengan syarat wajib sudah divaksin dan wajib menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar kerja, dengan tetap melaksanakan kegiatan apel rapat, serta kegiatan lainnya secara digital.

Sementara bagi ASN dan pegawai yang sedang melaksanakan Work From Home (WFH) tetap melaksanakan kegiatan apel rapat, serta kegiatan lainnya pun sama secara digital.

Editor : ii Solihin