“Jadi dalam perjalanan itu tentunya kan banyak perubahan-perubahan dan kendala-kendala terkait dengan penyelenggaraan SPIP, tujuan SPIP karena untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, bahwa adanya sosialisasi ini adalah untuk meminimalisir masalah-masalah yang akan dihadapi, terutama masalah analisa resiko, identifikasi resiko, dan pengendalian resiko, di mana mitigasi resiko tersebut merupakan hal yang paling penting agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.
“Saat ini alhamdulilah dari BPKP sudah hadir, akan memberikan pengarahan-pengarahan, akan memberikan wawasan-wawasan agar ini ada yang hadir sekarang ini para sekretaris dan para subkor perencana di seluruh SKPD agar mereka abis menularkan ilmunya di lingkup SKPD-nya masing-masing,” tuturnya.
Ia berharap, seluruh perwakilan SKPD yang mengikuti sosialisasi ini dapat menerapkan apa yang telah didapatkan melalui paparan oleh BPKP ini di instansinya masing-masing secara optimal, secara baik sesuai dengan berbagai peraturan yang ada.
“Karena terkait SPIP ini kan tujuannya adalah pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien dari seluruh SKPD harapannya adalah melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, keduanya mengamankan aset daerah, aset negara, ketiganya adalah membuat laporan keuangan yang handal, yang handal itu yang dapat diyakini keberadaannya, yang keempatnya adalah mentaati segala peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.
Salah satu narasumber yaitu perwakilan dari BPKP Jawa Barat, Supriatna menyampaikan, bahwa SPIP ini merupakan sesuatu yang sangat krusial bagi penyelenggaraan pemerintahan, karena awal keberangkatan dari segala persoalan dimulai dari sisi SPIP yang ada.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
