Jika seorang ASN dalam pekerjaannya diarahkan oleh peraturan perundang-undangan, salah satunya dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta segala turunan daripada aturan-aturan tersebut.
"Kita pun berpatokan terhadap Undang-Undang Nomor 5 (Tahun) 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana kita dengan segala turunan dari Undang-Undang Nomor 5 2014 kita wajib melaksanakannya, oleh sebab itu saudara-saudara sekalian kita telah beberapa kali dalam akhir bulan ini melakukan sosialisasi, diantara sosialisasi itu adalah bagaimana kita melaksanakan Permenpan (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Nomor 3 (Tahun) 2022 tentang yang berhubungan dengan suksesi atau merit sistem di dalam rangka pelaksanaan manajemen sumber daya manusia di Kabupaten Garut," katanya.
Selain itu, imbuh Rudy, pihaknya juga sudah berkomitmen untuk membangun pemerintahan yang bebas korupsi dan membangun birokrasi yang bersih dan melayani, dengan melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemkab Garut.
"Karena zona integritas tidak bisa ditawar-tawar lagi, (dalam rangka) membangun pemerintahan Kabupaten Garut yang bersih dan melayani," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Garut, Abdusy Syakur Amin, menuturkan, pihaknya merasa senang, kaget dan bangga dengan pemberian kadeudeuh dari Pemkab Garut ini, karena ia membayangkan jika pemberian bonus ini akan dilaksanakan di tahun 2023 nanti.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
