Meski demikian, pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dilaksanakan, dan tentunya harus disokong oleh keberhasilan di masing-masing SKPD yang bertanggung jawab terhadap setiap indikator evaluasi atau penilaian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Kami justru berharap bahwa setiap tahun ada perbaikan terhadap apa yang sudah dilaksanakan sebelumnya," katanya.
Bambang menjelaskan, jika EPPD ini bukan kerja satu bidang atau satu entitas saja melainkan keberhasilannya secara kumulatif dari Pemda.
Sehingga pihaknya berharap setelah dilakukan evaluasi oleh tim dari Perwakilan BPKP dan Pemprov Jabar, setiap indikator yang dirasa memiliki angka pencapaian yang masih rendah bisa digali bersama-sama apa yang menjadi penyebabnya.
Sementara itu, Perwakilan BPKP Jabar, Guntur Gunawan, mengatakan jika kehadirannya adalah guna membantu Pemda untuk memfasilitasi EPPD Tahun 2023 Kabupaten Garut, dalam rangka persiapan penilaian oleh tim nasional dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.
"Di sini lebih ke meng-guidance (membimbing) teman-teman Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mana yang kira-kira nilainya itu kan ini masalah persepsi sebenarnya pak, masalah persepsi dalam pemenuhan eviden atau dokumen," tuturnya.
Dalam evaluasi ini diharapkan pihak BPKP dan Pemprov Jabar mendapat dukungan dari OPD, karena OPD dinilai menjadi ujung tombak dalam evaluasi ini.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
