"Pendekatan spesifik ini tidak ada campur tangan dinas lain, ini sudah menjadi tugas dan fungsi juga kewenangan dinas kesehatan, dimana pelayanan dasar seperti imunisasi, tes darah, dan faktor keturunan dari balita itu sendiri,"kata Yayan.
Selain itu, jelas Yayan, ada pendekatan lain yakni secara sensitif atau pendekatan pendukung, "jadi disini akan banyak sekali organisasi-organisasi, selain pemerintah pun akan bisa memberikan daya dukung terhadap keluarga yang memiliki anak stunting atau resiko stunting,"jelasnya.
Masih kata Yayan, Pendekatan sensitif tersebut secara tekhnis dilakukan dinas KB PP dan PA dengan cara merekrut tim pendamping keluarga. Dan saat ini, menurutnya, hampir 1993 tim yang terdiri dari 3 unsur yakni ada unsur nakes seperti bidan, perawat, dan ahli gizi, kemudian unsur PKK, dan unsur kader KB.
"Nah dari 1993 tim ini kalau dikalikan tiga saja sudah 5973 kader TPK yang menyebar di 42 Kecamatan dan 422 Desa/Kelurahan,"bebernya.
Yayan menyebut hampir Rp.6 Milyar Pemerintah Kabupaten Garut mengucurkan dana BTT sebagai politik anggaran dalam rangka menangani anak-anak yang sudah dinyatakan stunting. Tetapi, lanjut Dia, orientasi nya bukan hanya sekedar menurunkan angka stunting, tetapi harus bisa juga mencegah stunting.
"Pak Bupati hampir Rp.6 milyar mengucurkan dana BTT untuk menangani anak-anak yang sudah stunting, orientasinya kita tidak hanya menurunkan, tetapi mencegah angka stunting itu juga menjadi salah satu upaya dari kita menuju Garut yang bebas dari stunting,"pungkasnya.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
