"Kalau kita hitung dari jumlah yang mendaftar sih awalnya sampai Oktober itu sekitar 11 ribu sampai 14 ribu, tapi yang aktif sampai hari ini hanya 2.900, karena kemampuan bayar mereka tidak kontinyu, sehingga masih banyak kalau di desil 1 saja melihat data P3KE, itu ada 85 ribu orang, 85 ribu orang masih perlu peng-cover-an," jelas Supriatna.
Oleh karena itu, pihaknya berharap ke depan jumlah pekerja rentan yang ditanggung oleh pemerintah bisa terus bertambah. Sehingga coverage (cakupan) untuk semua pekerja di Kabupaten Garut terutama yang pekerja rentan sudah mendapatkan perlindungan secara menyeluruh.
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans Kabupaten Garut, Galih Yudha Praja, menjelaskan bahwa program ini merupakan kebijakan Bupati Garut Rudy Gunawan.
Anggaran sebesar Rp3 miliar telah dialokasikan untuk perlindungan 15 ribu pekerja rentan berdasarkan data DTKS dan P3KE.
"Ini mempunyai kewajiban untuk memberikan pembayaran dari pemerintah daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan, di mana datanya yang akan dipakai adalah berpedoman terhadap data yang diterbitkan oleh dinas yang mengelola data kemiskinan ekstrem tersebut," ucapnya.
Galih berharap konsolidasi data dapat dilakukan dengan cepat untuk menghasilkan data akurat. Program ini menargetkan beberapa profesi seperti nelayan, supir angkot, delman, tukang becak, dan tukang ojek, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
