Sementara Kepala DPPKBPPPA Garut, Yayan Waryana, menjelaskan bahwa sidang Itsbat nikah merupakan agenda tahunan yang dilakukan untuk pasangan yang belum memiliki akta nikah yang disebabkan karena keterbatasan ekonomi, sehingga hanya melaksanakan pernikahan yang sah secara agama.
"Kita kan di lapangan memiliki Tenaga Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar). Motekar-motekar inilah yang mengumumkan, menginventarisir mereka-mereka yang belum memiliki akta nikah," lanjutnya.
Yayan menambahkan, tahun ini pihaknya merencanakan pelaksanaan itsbat nikah kembali di bulan Juni atau Juli dengan mengambil lokasi di Desa Cipancar, Kecamatan Leles yang akan menjadi lokasi program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).
Di waktu yang sama, wakil Ketua Pengadilan Agama Garut, M Salahuddin, menambahkan bahwa sidang Itsbat nikah merupakan pelaksanaan pencatatan identitas kependudukan yang dilakukan saat pernikahan belum tercatat secara resmi.
"Ketika itu belum tercatat, maka itu akan selalu menjadi beban bagi kita bersama baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat pengguna identitas kependudukan itu sendiri," ucapnya.
Ia berterimakasih kepada DPPKBPPPA Garut yang telah menginisiasi kegiatan ini sebagai upaya meringankan beban masyarakat dalam mendapatkan identitas kependudukan.
Salah satu pasangan yang mengikuti sidang Itsbat, Fandi Nuryandi (25) dan istrinya, Dewi Sinta (21), menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya acara ini karena pernikahan mereka kini bisa tercatat secara hukum.
Fandi yang sehari-hari berprofesi sebagai penjual daging ayam, mengungkapkan bahwa meskipun mereka telah menikah sejak tahun 2022, surat nikah mereka belum terbit karena penghulu yang menikahkan mereka telah meninggal dunia. Namun, mereka bersyukur telah mendapatkan akta nikah melalui sidang isbat ini.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
