Sementara Ketua KPU Kabupaten Garut, Dian Hasanudin, menjelaskan bahwa FGD ini bertujuan untuk mengevaluasi jadwal dan tahapan Pilkada 2024.
"Catatan-catatan dari Pilkada sebelumnya dapat menjadi bahan perbaikan agar penyelenggaraan Pilkada ke depan lebih baik," ujar Dian.
Sebagai tindak lanjut dari FGD ini, KPU Garut berencana menyusun buku perjalanan Pilkada di Kabupaten Garut sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pilkada di tahun 2024.
Selain itu, Dian mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengembalikan sebagian anggaran kepada pemerintah daerah, mengingat tidak semua rencana kegiatan terlaksana, termasuk Perselisihan Hasil Pilkada (PHP). Pihaknya juga telah melakukan efisiensi di beberapa titik, seperti pengadaan logistik.
Dian menambahkan bahwa pengelolaan anggaran 2024 hingga 2025 telah dilaporkan kepada pemerintah, dan evaluasi penyelenggaraan Pilkada dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga tingkat kabupaten.
Editor : ii Solihin
Artikel Terkait
