Puluhan Anggota HPDKI Datangi Gedung DPRD, Buntut Video Viral Perda Domba Garut?
![header img](https://img.inews.co.id/media/600/files/networks/2022/07/26/7bb34_hpdki.jpg)
GARUT, iNews.id – Puluhan anggota Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) beramai-ramai mendatangi gedung DPRD Kabupaten Garut, Selasa (26/7/2022). Kedatangan para peternak ke gedung dewan itu merupakan buntut dari viralnya video Juju Hartati, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), yang mengamuk kepada Ketua DPRD Kabupaten Garut, Euis Ida Wartiah, Senin (25/7/2022).
Dalam video tersebut, Juju Hartati yang merupakan politisi PDI Perjuangan marah-marah karena Ketua DPRD Garut terkesan abai terhadap Peraturan Daerah Pelestarian Domba Garut. Para peternak domba pun menggelar audiensi dengan Komisi II DPRD Garut untuk mempertanyakan kelanjutan dari peraturan daerah yang merupakan aspirasi mereka.
"Dari pertemuan ini sudah diperoleh solusi, bahwa proses Perda Pelestarian Domba Garut akan tetap berjalan. Barusan unsur pimpinan DPRD Garut seperti Bu Euis dan Pak Enan sudah menyetujui termasuk semua fraksi, kalau tidak akhir bulan ini berarti di akhir tahun 2022 ini disahkan, janjinya begitu," kata Ketua DPC HPDKI Kabupaten Garut Riki Muhammad Sidik, kepada MNC Portal Indonesia.
Menurut Riki, Perda Pelestarian Domba Garut sangat penting untuk menjaga dan melindungi keberadaan hewan yang telah menjadi ciri khas Kabupaten Garut.
"Perda ini berfungsi agar Domba Garut tidak hilang. Karena beberapa waktu lalu sempat mau dicatut jadi Domba Priangan, kami menilai hal itu bisa saja terjadi apabila Perda Pelestarian Domba Garut tidak ada," ujarnya.
Mengenai masalah anggaran yang disebut-sebut tak dimiliki DPRD untuk menghasilkan Perda Pelestarian Domba Garut, Riki mengatakan ia dan seluruh peternak domba siap untuk melakukan iuran. Untuk diketahui, besaran biaya yang diperlukan untuk menghasilkan satu peraturan daerah mencapai Rp300 juta.
"Sebelumnya kami siap iuran jika memang dewan tidak memiliki angaran. Namun barusan kami mendapat penjelasan bahwa anggarannya telah disediakan," ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Garut Euis Ida Wartiah, membantah jika dirinya disebut menolak Perda Pelestarian Domba Garut. Ia pun menilai narasi dalam video yang viral tersebut terkesan dibuat-buat.
"Tidak menolak adanya Raperda mengenai Pelestarian Domba Garut. Buktinya kita ini sudah mengajukan ke STH (Sekolah Tinggi Hukum) Garut untuk membuat naskah akademik per tanggal 12 Juli 2022 lalu, jadi di mana penolakannya," kata Euis.
Euis menjelaskan, dalam video tersebut ia tengah mengobrol dengan sejumlah orang yang juga sedang berada di ruangan.
"Kita di sana sedang ngobrol, itu kan Bu Juju nya saja yang marah-marah sendiri. Narasinya bukan begitu, itu mah sangat memalukan," ucapnya.
Ketua DPRD Kabupaten Garut ini menjelaskan bahwa masih banyak proses yang mesti dilalui sebelum Perda Pelestarian Domba Garut itu benar-benar disahkan.
"Segala sesuatu ada norma dan prosedur, terkait Perda ini semua sedang berproses," ujarnya.
Editor : ii Solihin