Anggota DPR RI Komisi IX Dukung Pemerintah Optimalisasi Program Jamsostek

GARUT, iNewsGarut.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhayati menegaskan sikapnya mendukung pemerintah dalam optimalisasi program jaminan sosial, khususnya bagi para pekerja. Hal ini dikarenakan, hak hak pekerja termasuk keikutsertaan dalam BPJS harus dipenuhi oleh perusahaan.

"Jika ada perusahaan yang tidak mendaftarkan pegawainya menjadi peserta BPJS, maka akan dikenakan sanksi," kata Nurhayati, Minggu (12/11) dalam acara BP Jamsostek dan Optimalisasi Inpres No 2021di Desa Simpen Kidul, Kecamatan Limbangan, Garut, Jawa Barat.

Baca Juga

Menang Atas PSAB Aceh Besar, Peluang Persigar Garut Lolos ke 32 Besar

Politisi PPP itu menjelaskan, bahwa dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Presiden memerintahkan sejumlah pejabat di tingkat pusat termasuk di dalamnya 19 menteri, Jaksa Agung, 3 Kepala Badan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) serta seluruh pejabat di daerah termasuk seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mendukung optimalisasi program Jamsostek.

"Semua itu hanya untuk mewujudkan perlindungan pekerja Indonesia dan keluarganya," tandasnya.

Dalam kesempatan itu juga dipaparkan tentang beberapa jaminan yang ada saat menjadi peserta BPJS. Program tersebut antara lain jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan (PHK).

Baca Juga

Demokrat Dapil II Sambut Kedatangan Dudung Sudiana Bacalon Bupati Garut

Legislator Dapil XI Jawa Barat ini juga menjelaskan ada beberapa poin optimalisasi yang tertuang dalam Inpres No 2 Tahun 2021 tersebut. Antara lain, penguatan regulasi dan anggaran, penguatan perlindungan bagi Non ASN dan Pekerja Rentan, perizinan dan juga integrasi data.

Editor : ii Solihin