Bupati Garut menilai bahwa Kabupaten Garut telah berhasil meraih raihan positif khususnya dalam 8 hal mulai dari penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, penggunaan produk dalam negeri, percepatan belanja daerah, pengendalian inflasi daerah, meritokrasi, Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga yang terbaru mendapatkan opini berkualitas tinggi untuk pelayanan publik dari Ombudsman RI.
Meski demikian Bupati Garut yang mendapatkan kekurangpuasan dari masyarakat dan menerima kritik dan saran di masa kepemimpinannya, menerima hal-hal tersebut dengan segala kerendahan hati.
"Tapi ini alam demokrasi, saya menerima kritik saran bahwa saya dan Dokter Helmi tidak berhasil menjadi Bupati Garut, saya terima dengan segala kerendahan hati," kata Rudy.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menuturkan, dirinya menerima penghargaan dari Bupati dan Wakil Bupati Garut hanya sebatas perwakilan representatif dari para ASN yang telah memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Ia mengatakan adanya penilaian dari Ombudsman RI ini merupakan bentuk real penilaian pihak luar kepada Pemkab Garut. Adanya raihan penghargaan dari Ombudsman ini juga, kata Nurdin, menjadi legacy tersendiri dari kepemimpinan Bupati Garut, Rudy Gunawan, dan Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman, dalam menanamkan "sendi-sendi" berpemerintahan yang baik.
"Jadi pelayanan publik ini kan begini, yang pertama kan ada yang sifatnya internal (atau) ke dalam (dan) ada yang dari luar, dan ini penilaian oleh Ombudsman itu adalah penilaian dari luar kepada kita, ya nggak tahu metodenya seperti apa, yang jelas mereka itu adalah surveinya langsung ke masyarakat, inilah sebetulnya yang menjadi poin kita, sehingga Pak Bupati merasa inilah penilaian pure apa yang dilakukan oleh masyarakat kepada kita," tuturnya.
Nurdin berharap hasil penilaian dari Ombudsman RI ini bisa selaras dengan implementasi pelayanan publik di lapangan yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemkab Garut.
Editor : ii Solihin